BANDA ACEH – Ketua Dewan Direktur Great Institute Syahganda Nainggolan melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi), terutama terkait dugaan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses Politik yang mengantarkan Gibran Rakabuming Raka menjadi Wakil Presiden RI.Syahganda menilai, keinginan tokoh politik untuk mendorong anaknya maju dalam kontestasi kekuasaan merupakan hal yang wajar. Namun, keinginan tersebut tidak boleh diwujudkan melalui pemaksaan ataupun penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
“Misalkan kalau Megawati pengin anaknya maju, SBY pengin anaknya maju, itu oke-oke saja. Yang paling penting tidak memaksakan, tidak menggunakan power, abuse of power untuk mendorong,” ujar Syahganda di Podcast Obor Rakyat Reborn, Rabu (30/9/2026).
Ia kemudian membandingkan hal tersebut dengan proses politik yang melibatkan Jokowi dan Gibran. Menurutnya, pencalonan Gibran sebagai wakil presiden memunculkan persoalan serius mengenai penggunaan kekuasaan dalam demokrasi.
“Kalau Jokowi, kan, abuse of power. Anak ini enggak jelas, tiba-tiba jadi wakil presiden,” katanya.
Syahganda berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mengoreksi persoalan tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan MK memiliki arti penting bagi masa depan demokrasi dan tata kelola kekuasaan di Indonesia.
Dalam pandangannya mengenai stabilitas politik ke depan, Syahganda justru melihat Megawati Soekarnoputri memiliki prospek yang lebih baik dibandingkan Jokowi.
Ia menilai, Jokowi menghadapi banyak pihak yang berseberangan sehingga berpotensi menimbulkan persoalan dalam menjaga stabilitas politik nasional.
“Jokowi ini Megawati itu lebih prospek dong buat stabilitas ke depan dibanding Jokowi. Jokowi musuhnya banyak,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Syahganda memandang rekonsiliasi dan komunikasi antartokoh politik sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas nasional, terutama di tengah dinamika politik yang berkembang.
Ia juga menyinggung persoalan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dinilainya berpotensi merugikan kepentingan nasional. Dalam kritiknya, Syahganda menyamakan dampak kebijakan tersebut dengan praktik kolonialisme yang pernah dialami Indonesia.
Syahganda turut menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan pergantian posisi wakil presiden apabila MK mengambil keputusan yang berdampak pada status Gibran.
Ia menyebut adanya tiga nama yang mulai diperbincangkan sebagai kandidat potensial, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Kepala BGN Sudaryono.
Beri Komentar