BANDA ACEH -Secara sederhana berbagai kamus mengartikan oligarki sebagai kelompok kecil yang begitu berkuasa di berbagai sektor kehidupan, utamanya ekonomi dan politik, dan mengontrol jalannya pemerintahan negara sesuai kepentingan eksklusif mereka.
Dalam diskusi bertema “Indonesia dalam Tekanan Geopolitik Internasional” yang diselenggarakan Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia (PMKI) di gedung Dekopin Jalan Dharmawangsa Raya No. 18, Jakarta Selatan, Rabu petang (27/4), pembicaraan mengenai cengkeraman oligarki ini pun mendominasi.
Aktivis yang hadir dalam diskusi tersebut antara lain Rocky Gerung, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Bursah Zarnubi, Ferry Juliantono, Teguh Santosa, Andrianto, Herdi Sahrasad, Faisal Basri, dan Usman Hamid.
Secara umum mereka memiliki pandangan yang sama, bahwa kegagalan konsolidasi demokrasi Indonesia adalah salah satu akibat dari oligarki, selain ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan hukum, juga korupsi yang rampant dan blatant.
Pengamat hubungan internasional Teguh Santosa ketika mendapat giliran berbicara mengatakan, dirinya teringat pada buku yang ditulis Prof. Arief Budiman di era 1990an silam. Buku berjudul “Negara dan Pembangunan” itu membandingkan proses pembangunan dua negara Asia, Indonesia dan Korea Selatan.
Kedua negara memiliki banyak kesamaan dalam proses pembangunan masing-masing. Korea Selatan memulai proses pembangunan pada 1961 ketika Park Chung Hee berkuasa. Sementara Indonesia di tahun 1968 setelah Soeharto secara de jure menjadi Presiden menggantikan Sukarno. Keduanya, baik Park Chung Hee dan Soeharto, adalah jenderal dan penguasa militer.
Teori dan pendekatan yang mereka gunakan dalam pembangunan juga sama, yakni developmentalism yang kerap menganggap bahwa nilai-nilai lokal menghambat kemajuan, dan karenanya mesti diganti dengan nilai-nilai yang direkomendasi oleh pendekatan developmentalism yang berarti adalah western values.
Kesamaan berikutnya kedua negara juga menggunakan model negara otoriter birokratis (NOB) dimana birokrasi dan militer menjadi leading sector pembangunan.
Namun, hasil dari NOB yang dipraktikkan di kedua negara berbeda. Kelompok industrialis benar-benar muncul di Korea Selatan sehingga negara itu kini menjadi salah satu negara produsen terpandang di dunia. Perusahaan-perusahaan nasional maupun swasta, bahkan industri hiburan, Korea Selatan pun benar-benar kelas dunia.
Sebaliknya, NOB yang dipraktikkan di Indonesia tidak melahirkan kelompok industriawan yang genuine, melainkan kelompok oligarki pencari rente yang mendorong berkembangnya tradisi impor dan utang luar negeri.
Beri Komentar