Menurut Teguh, ini yang menjelaskan mengapa meski kedua negara dihantam krisis moneter di tahun 1997 dan 1998, namun kerusakan yang dialami Korea Selatan tidak separah yang dialami Indonesia. Korea Selatan dapat recovery dengan kecepatan tinggi dan menjadikan krisis 1997/1998 sebagai momentum untuk semakin memperkuat cengkeraman ekonomi mereka di dunia.
Di Indonesia, krisis moneter itu berubah menjadi krisis ekonomi dan selanjutnya menjadi krisis politik yang menjungkalkan Soeharto. Tapi, konsolidasi demokrasi yang lahir di era post-Soeharto ini terperangkap dalam turbulensi berkepanjangan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, berhasil membelah masyarakat.
Di arena internasional peran Indonesia pun mengalami stagnasi, kalau tidak mau disebut kemunduran yang serius. Perubahan yang begitu cepat di panggung internasional tidak bisa direspon Indonesia dengan pantas karena di saat yang sama sedang tergopoh-gopoh menghadapi agenda ekonomi dan politik domestik yang merepotkan.
Teguh mengingatkan, doktrin politik luar negeri bebas-aktif yang dibangun oleh founding fathers berarti Indonesia harus tampil sebagai negara yang berdaulat dalam arti yang sebenarnya.
“Doktrin rowing between two reefs, mendayung di tengah dua karang, itu mendorong Indonesia untuk tidak menjadi bagian dari blok Barat, juga tidak menjadi bagian blok Timur,” ujar Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Namun, politik luar negeri bebas-aktif ini sulit dipraktikkan karena Indonesia masih jauh dari kemandirian, dan ajaran tri sakti Bung Karno masih jadi jargon saja.
Beri Komentar