BANDA ACEH – Seorang pedagang toko kelontong menggugat beberapa tukang sayur keliling ke Pengadilan Negeri (PN) Magetan, Jawa Timur karena dianggap merugikan dirinya setelah warungnya sepi pembeli.
Penggugat bernama Bitner Sianturi ini mengklaim mengalami kerugian mencapai Rp500 juta karena tokonya sepi akibat pembeli memilih berbelanja ke penjual sayur keliling.
Warga Desa Pesu, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan itu menuntut ganti rugi sebesar Rp10 juta lantaran penjual sayur keliling dianggap tidak menaati kesepakatan dagang yang dibuat pada 2022.
Tuntutan ini diajukan Bitner pada Jumat (17/1/2025).
Hal ini terungkap setelah sidang mediasi dilaksanakan di PN Magetan pada Rabu (5/2/2025) pagi.
“Yang disampaikan di mediasi tadi penggugat minta ganti rugi Rp 10 juta dengan alasan dirugikan karena keberadaan pedagang sayur keliling ini,” terang Heru Riyadi Wasto selaku Kuasa Hukum tergugat.
Diketahui, Bitner tidak hanya menggugat dua pedagang sayur keliling.
Ia juga menggugat Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Ketua RT setempat karena dianggap tidak mengeluarkan larangan bagi pedagang sayur keliling berjualan di Desa Pesu.
Seusai mediasi, Bitner mengaku tidak bermaksud untuk melarang penjual sayur keliling.
Sebab menurutnya, beberapa pedagang sayur keliling yang mangkal selama berjam-jam dapat mematikan usaha toko kelontong sekitar.
“Saya tujukan ke beberapa pedagang karena melebihi batas wajarnya dari pagi sampai siang. Sementara pedagang lain, lewatnya bergantian,” terangnya.
Penggugat sebut tergugat tak beretika
Dalam kesepakatan yang dibuat pada tahun 2022 itu memperbolehkan penjual keliling untuk berdagang.
Tetapi tidak boleh mangkal dan tidak boleh berjarak dekat dengan pedagang lainnya.
“Boleh berdagang tapi pakai etika, tidak mangkal atau nongkrong dekat sekitar pedagang Desa Pesu. Isi jualan pedagang ini komplit seperti toko. Saya tidak melarang,” katanya.
Bitner juga meminta beberapa pedagang sayur mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama sejak tahun 2022 sehingga usaha sekitar tidak sepi pembeli.
“Saya hanya minta dituruti surat pernyataan bersama tahun 2022. Boleh berdagang, tetapi harus etis dan tidak mangkal,” tegasnya.
Kuasa Hukum Tergugat Awan Subagyo menuturkan, sidang mediasi ini belum mendapatkan titik terang antara kedua belah pihak.
Meskipun menurut Awan, pada dasarnya perkara ini bersifat pribadi, tidak ada masalah yang merugikan Desa Pesu.
“Masih tahap mediasi menyampaikan hal yang menjadi persoalan. Kalau ada titik temu bisa dibicarakan, jika tidak membuahkan hasil maka ada pokok perkara yang diperiksa,” tuturnya.
Beri Komentar