Namun demikian, isu berkaitan dengan penyelesaian layanan pertanahan melalui TORA erat kaitannya dengan permasalahan konflik masyarakat atas penguasaan lahan di areal perkebunan, baik itu perkebunan yang dikelola oleh BUMN maupun badan hukum (swasta).
Dadan menuturkan, pengaduan yang berhubungan dengan konflik atau keberatan atau permasalahan masyarakat atas penguasaan lahan perkebunan yang telah terbit HGU, jumlah Laporan yang diterima dalam rentang waktu tahun 2017-2021 berjumlah 196 yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia.
Maka dari itu, Ombudsman menemukan sejumlah permasalah yang diduga menjadi penyebab utama permasalahan agraria. Pertama, adanya ketidaksikronan regulasi antar instansi yang membuat konflik tidak tertangani dengan baik.
Dadan menjabarkan, Perpres 86/ 2018 tentang Reforma Agraria mengamanatkan bahwa penanganan sengketa dan konflik agraria diatur dengan Peraturan Menteri. Namun Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesain Kasus Pertanahan tidak secara spesifik diterbitkan dalam kerangka reforma agraria.
“Dari sisi materi atau substansi konflik agraria tidak diatur dalam Perpres 86/ 2018, seperti substansi konflik agraria yang berkaitan dengan Kawasan Hutan, aset negara/BUMN serta proyek strategis nasional. Hal ini mengakibatkan tidak sinkronnya regulasi,” paparnya.
Kemudian penyebab kedua, disebutkan Dadan, adalah belum adanya skema layanan administrasi dalam penentuan subjek dan objek TORA, di mana dalam implementasinya berdimensi konflik karena masih bersifat perkiraan di atas peta.
“Sehingga berpotensi menimbulkan salah perhitungan luas pada saat pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi di lapangan. Persoalan penentuan subjek dan objek ini terjadi di seluruh daerah yang diteliti yaitu Jambi, Kabupaten Pemalang, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kabupaten Bogor,” jelas Dadan.
Temuan Ombudsman atas penentuan subjek dan objek TORA di seluruh daerah menunjukkan adanya keterlibatan NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengusulkan Lokasi Prioritas Refoma Agraria (LPRA). Akan tetapi, tidak ditemukan adanya regulasi mengenai kriteria pihak-pihak yang dapat mengusulkan LPRA tersebut.
“Akibatnya, terbuka ruang bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengusulkan LPRA. Hal ini berpotensi terjadinya maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang oleh pelaksana layanan,” kata Dadan.
“Di sisi lain, bisa saja berdampak pada tidak akuratnya data penerima TORA serta membuka ruang terjadinya monopoli penguasaan lahan. Hal tersebut bertolak belakang dengan tujuan reforma agraria,” tandasnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru