BANDA ACEH -Dugaan maladministrasi ditemukan Ombudsman RI terkait penentuan subjek dan objek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) oleh pelaksana layanan di Kementerian ATR/BPN.
Anggota Ombudsman RI Dadan S Suharmawijaya menyampaikan temuan tersebut dalam acara Penyampaian Hasil Kajian Ombudsman RI tentang “Tinjauan Terhadap Implementasi Reforma Agraria dalam Penyelesaian Konflik Agraria dan Redistribusi Tanah” yang digelar di Jakarta, Selasa (7/6).
Dadan menjelaskan, pelayanan publik di bidang pertanahan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Hal itu terlihat dari jumlah laporan masyarakat kepada Ombudsman RI yang tinggi yakni 1.612 Laporan pada tahun 2021.
Menurutnya, jumlah tersebut adalah jumlah laporan tetringgi yang pernah diterima Ombudsman RI berdasarkan jenis atau substansi yang dilaporkan dengan materi yang beragam dan cenderung tidak sekedar administrasi pelayanan. Tetapi bergeser pada pokok permasalahan yang lebih kompleks dan berdimensi konflik.
“Berdasarkan informasi yang terkumpul menunjukkan capaian reforma agraria masih menjadi catatan, khususnya pada aspek redistribusi lahan di kawasan eks HGU, legalisasi tanah transmigran, dan objek redistribusi pada areal atau kawasan hutan,” ujar Dadan.
Di sisi lain, Ombudsman juga mendapati program reforma agraria yang menyentuh sektor lahan atau kawasan yang juga tercatat sebagai aset negara juga menunjukkan belum ada penyelesaian yang komperhensif dilakukan.
Pasalnya, dari target 9 juta hektar lahan untuk mewujudkan reforma agraria, realisasi tanah baru mencapai 26,17 persen, jauh lebih rendah dari catatan Kementerian ATR/BPN yang mengklaim telah merealisasi sekitar 85,67 persen atau 7,7 juta hektar lahan reforma agraria.
“Salah satu kendalanya karena target pelepasan kawasan hutan baru mencapai 5,15 persen,” urai Dadan.
Namun temuan menarik Ombudsman, lanjut Dadan, adalah tentang sejauh mana reforma agraria menjadi solusi terhadap konflik agraria yang terjadi. Kemudian bagaimana realisasi redistribusi tanah yang berasal dari tanah yang konflik agrarianya telah terselesaikan?
Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI, menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 terdapat 6 laporan berkaitan langsung dengan substansi TORA atau landreform yang terjadi di Jawa Tengah (2020), Riau (2019), Jambi (2020), Maluku (2020), dan Jawa Barat (2 Laporan 2020 dan 2021).
“Substansi laporan tersebut adalah keberatan masyarakat atas belum adanya penyelesaian permasalahan tanah yang dimohonkan melalui mekanisme program TORA,” ungkapnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru