Bagaimana jika selingkuh, suka sama suka tapi dengan suami atau istri orang lain? Itu masalah moral dan selesaikan dengan hukum perdata. Tapi itu bukan wilayah tindakan kriminal!
Bukankah ini tak hanya cacat konsep tapi sebuah skandal? Di era abad 21, di Indonesia; warga yang percaya Hak Asasi Manusia, paham modern untuk soal consensual sex, malah dipenjara! Tapi yang percaya aneka keyakinan dari ribuan tahun lalu boleh- boleh saja.
Maka, para warga negara di Indonesia, yang percaya pada Bhineka Tunggal Ika, bersatulah!
Para wartawan, civil society, para pemimpin, para penulis, intelektual, para seniman kreator, individu yang percaya aneka keyakinan di Indonesia sejauh tak ada kekerasan dan pemaksaan harus dilindungi, bersatulah!
Kita masih percaya kepada Presiden Jokowi, Megawati (Ketum PDIP). Kita masih percaya kepada Airlangga Hartarto (Ketum Golkar), Prabowo (Ketum Gerindra), SBY/AHY (Pimpinan Demokrat). Kita masih percaya kepada Surya Paloh (Ketum Nasdem) dan ketum partai lainnya.
Kita masih percaya mereka bisa diandalkan menjaga Indonesia dengan falsafah Bhineka Tunggal Ika. Bahwa warga negara harus dilindungi secara setara, tak hanya yang percaya pada agama, tapi juga kepada keyakinan lain dan juga Hak Asasi Manusia.
Ini prinsip negara modern. Yang bisa dikriminalkan hanya yang universal diyakini semua penduduk dunia sebagai kejahatan seperti: pembunuhan, pencurian, penipuan.
Makan babi, walau dosa bagi umat Islam, itu tidak universal karena tidak diyakini umat lain, sehingga tak bisa dikriminalkan.
Paham hubungan seksual antar orang dewasa, sejauh suka sama suka, walau tak terikat pernikahan, itu bagian dari hak asasi manusia. Prinsip ini juga tak bisa dikriminalkan.
Bersatulah menjaga Indonesia agar tak dibawa ke masa silam dimana perbedaan keyakinan masuk penjara!
Presiden Jokowi dan pimpinan partai bertindaklah. Sejarah akan mencatat. Jangan biarkan warga negara Indonesia yang percaya paham modern yang disetujui PBB, soal consensual sex, dipenjara melalui pasal 415, 416 RUU KUHP.
Jagalah Bhineka Tunggal Ika, dimana paham agama, keyakinan, dan paham non- agama seperti hak asasi manusia modern boleh hidup berdampingan, secara damai.
(Penulis adalah pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI)

















































































































