Mengungkap Rekayasa dan Kesesatan Terselubung dalam Putusan DKPP

Iktikad baik sejalan dengan pula hukum progresif. Hukum progresif memedulikan faktor perilaku. Perilaku dimaksud tentunya berdasarkan kejujuran dan kepatutan. Menurut Satjipto Rahardjo, bagi ilmu hukum progresif, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena ilmu hukum progresif lebih mengutamakan manusia.

Hukum progresif bertentangan diametral dengan paham bahwa hukum itu hanya urusan peraturan. Menurut hukum progresif, peranan manusia merupakan konsekuensi terhadap pengakuan bahwa sebaiknya tidak berpegangan secara mutlak kepada teks formal suatu peraturan sebagaimana dianut mazhab positivistik.

Menurut hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum guna mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat.

Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (changing the law).

Berbagai langkah yang ditempuh oleh KPU sejalan dengan hukum progresif guna mewujudkan keadilan substansial. Kreativitas Komisioner KPU dengan menerbitkan surat kepada pimpinan partai politik, pengajuan konsultasi kepada DPR dan pengajuan kepada Dirjen Kemenkumham terkait harmonisasi merupakan aktualisasi yang tepat guna.

Gustav Radbruch mengatakan apabila terdapat pertentangan antara kepastian dan keadilan, maka mendahulukan keadilan lebih diutamakan ketimbang kepastian. KPU telah mengambil posisi yang benar dalam mengutamakan keadilan.

Demikian itu sejalan dengan cita hukum, bahwa keadilan menempati peringkat pertama setelah kepastian dan kemanfaatan.

Terakhir disampaikan, pada prinsipnya KPU wajib menerima pendaftaran pencalonan paslon Prabowo-Gibran sebagai Capres dan Cawapres. Kewajiban tersebut melebihi kewajiban yang lainnya, semisal melakukan revisi terlebih dahulu terhadap Pasal 13 ayat (1) huruf q PKPU 19/2023.

KPU didalilkan melakukan pelanggaran, namun ternyata tidak ditemukan fakta adanya iktikad tidak baik. Putusan DKPP menghindari pembuktian asas bonafides. DKPP melalui putusannya telah melakukan penyelundupan hukum dan rekayasa yang mengandung kesesatan terselubung.

Dapat disimpulkan bahwa tindakan KPU telah didasarkan atas aturan dan prosedur (rules and procedures). Hal sebaliknya, putusan DKPP dipertanyakan apakah telah sejalan dengan aturan dan prosedur? Penulis tidak perlu lagi menjelaskan yang sudah jelas.

**). Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI)

Banda Aceh

12.00 WIB

28 °C

Berawan

Kota Langsa

13.00 WIB

31 °C

Berawan

Aceh Selatan

13.00 WIB

26 °C

Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Bali

13.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

12.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Bengkulu

12.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jakarta Pusat

13.00 WIB

29 °C

Berawan

Jambi

13.00 WIB

28 °C

Berawan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

14.00 WITA

27 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

14.00 WITA

32 °C

Berawan

Kalimantan Utara

14.00 WITA

33 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

12.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Lampung

13.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

14.00 WITA

30 °C

Cerah

Palu

14.00 WITA

32 °C

Cerah

Pangkal Pinang

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Riau

12.00 WIB

28 °C

Cerah Berawan

Sumatera Selatan

12.00 WIB

29 °C

Udara Kabur

Sumatera Utara

13.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Barat

13.00 WIB

25 °C

Berawan

Kepulauan Bangka Belitung

13.00 WIB

31 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Riau

13.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

13.00 WIB

24 °C

Berawan

Jawa Tengah

13.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

13.00 WIB

34 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)