Berdasarkan catatan Bisnis, Eddy sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka penerimaan suap dan gratifikasi saat menjadi Wamenkumham. Dia kemudian lolos dari status tersangka KPK berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
Namun demikian, kini KPK tengah bersiap untuk kembali menetapkan ahli hukum pidana itu sebagai tersangka. Komisi antirasuah meyakini bahwa praperadilan tidak berpengaruh pada substansi perkara suatu kasus, melainkan hanya aspek formil.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan bahwa pihaknya hanya tinggal menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Eddy Hiariej. Dia mengungkap penerbitan sprindik itu bahkan tidak memerlukan gelar perkara (expose).
“Ngapain [ekspos lagi]? Karena di tahap penyidikan itu semua menurut keyakinan kami bukti cukup. Ini hanya terkait dengan mekanisme penetapan tersangka,” ujar Alex, sapaannya, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (6/3/2024). (*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
