Jika pun Anies merasa punya alasan politik bakal tetap dalam kerangka ide perubahan, sebaiknya dalil-dalil argumentasi (latarbelakang) politiknya, agar diutarakan lebih dulu langsung kepada publik warga Jakarta, salah satunya melalui Imam Besar Dr. Habib Rizieq Shihab, selaku salah seorang sosok tokoh ulama terbesar dan legendaris, pendukungnya dalam 2 kali pemilu, yang masih tetap eksis, yakni pilkada DKI Jakarta 2017 dan pilpres 2024. Jika hal ini tidak dilakukan maka apakah Anies memang “memiliki faktor mens rea ?”
Untuk itu, Anies sebaiknya atau tidak ada salahnya berkonsultasi lebih dulu kepada Beliau Sang Imam Besar, perihal dasar berfikir dan alasan dirinya akan maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta 2024, lalu ingin berpasangan dengan seorang sosok yang berasal dari kelompok anti perubahan yang juga diskriminatif.
Lalu, atas hasil konsul dimaksud, berikut catatan-catatan, maka apapun prinsip hasil konsulnya, Anies ideal untuk mengikuti. Jika Anies hanya sekedar berdiskusi dengan para sosok ulama kawe-kawe mirip “makelar”, lalu hadir menodong dukungan Sang Imam Besar, dengan alasan ide pencalonan sudah dijajaki sejak lama, disertai aproach/ pendekatan kepada partai-partai sehingga sudah mengantongi partai-partai politik.
Tentunya pola pendekatan demikian, indikasi “pemojokkan” dan mirip pemaksaan, lalu direstui namun sekedar dan oleh sebab dari sisi kebebasan HAM sebagai memang hak individual Anies sebagai WNI yang ingin turut berkompetisi dalam pilkada.
Sehingga dikhawatirkan Anies akan mengalami kekalahan, yang justru akan beresiko Anies akan terjun bebas di dunia perpolitikan di tanah air, termasuk mengusik marwah para ulama pendukungnya. Kecuali ulama kawe-kawe , dalam perspektif “makelar politik”.
Terlebih (tidak apriori) jiwa leadership perlawanan Anies hanya sekedar formalitas atau normatif, cukup melalui litigasi.
Disayangkan Anies bukan sosok yang berkarakteristik pro aktif- progresif, Anies nampak berkesan kuat, minim keberanian untuk mempresentasikan perjuangan dengan pola pemimpin, yang terbuka mengajak atau menghimbau masyarakat pendukungnya, untuk menggunakan amanah ketentuan sitik hukum atau perundang-undangan terkait “peran serta masyarakat, sebagai representatif sebuah perlawanan dalam wujud penyampaian pendapat dimuka umum sebagai bentuk lain upaya hukum non litigasi.
Namun Anies harus diakui selain cerdas dan inovatif dalam berkarya, juga sosok yang pahami etika atau memiliki moralitas yang tinggi.
Adapun karakter leadership Anies yang bakal memilih pola normatif (litigasi), tercermin saat pra dan saat bergulirnya masa kampanye, serta pasca pilpres 2024, ketika memiliki bukti banyaknya kecurangan yang dilakukan oleh KPU selaku wasit atau penyelenggara pemilu, berikut putusan inkracht MKMK dan pelaku pelanggaran oleh oknum-oknum lainnya, yang ada banyak faktanya, namun setelah vonis persidangan MK yang mengenyampingkan putusan inkracht MKMK. Anies, justru buru-buru mengucapkan selamat plus sebarkan senyuman kepada pemenang pilpres 2024 hasil daripada rekapitulasi KPU melalui Sirekap server asing yang dilegitimasi oleh MK.
