BANDA ACEH – Aparat kepolisian diminta untuk mendalami kemungkinan adanya upaya makar dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI yang telah menjerat eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Demikian ditegaskan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Sugiono dalam keterangan resminya, dikutip Rabu, 4 November 2026.
Sugiono berpandangan bahwa persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius dan seksama, mengingat kedudukan Presiden RI sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
“Dalam pandangan saya, tindakan tersebut dapat mencerminkan adanya persoalan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap garis komando, atau yang dikenal sebagai insubordinasi. Bahkan, apabila ditemukan unsur-unsur yang memenuhi ketentuan hukum, perlu didalami pula kemungkinan adanya tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap Presiden,” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini menambahkan bahwa seluruh institusi negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan penghormatan terhadap konstitusi serta kepemimpinan nasional yang sah.
Oleh karena itu, setiap persoalan yang muncul perlu diselesaikan melalui mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, Sugiono mengingatkan pentingnya menjaga kesinambungan pelaksanaan agenda pembangunan nasional di tengah berbagai dinamika yang berkembang.
“Saya mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berbagai agenda transformasi bangsa yang sedang dijalankan merupakan amanah besar yang harus terus kita kawal bersama demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya.
Menurut Sugiono, upaya penegakan hukum dan pembenahan kelembagaan perlu berjalan beriringan dengan komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Seluruh unsur pemerintahan diharapkan tetap menjaga koordinasi, soliditas, dan semangat pengabdian agar berbagai program strategis nasional dapat berjalan secara optimal.
“Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, serta memastikan agenda pembangunan nasional terus berjalan dengan baik. Dengan semangat kebersamaan dan tanggung jawab, saya meyakini setiap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru