BANDA ACEH – Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dikaitkan dengan jaringan bisnis Sinarmas Group menuai sorotan. Pemerintah didesak membuka perkembangan proses hukumnya, terutama setelah Singapura meminta klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait kabut asap lintas batas.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai transparansi menjadi ujian bagi pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap korporasi besar. Ia mengingatkan, perusahaan dengan jejaring bisnis dan akses kuat ke pemerintah tidak boleh mendapat perlakuan berbeda dalam proses pengawasan maupun penegakan hukum.
Sorotan ini turut menyeret rekam jejak relasi Sinarmas Group dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Pada 2021, Jokowi menunjuk Gandi Sulistiyanto, mantan eksekutif senior Sinarmas Group, sebagai Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Pada 2023, Gandi kemudian dipercaya menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Hubungan dengan pemerintah juga terlihat di sektor investasi. Pada 2024, BSD City yang dikembangkan Sinarmas Land, anak usaha Sinarmas Group, masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan estimasi investasi Rp18,54 triliun.
Achmad menegaskan, rangkaian relasi tersebut bukan bukti adanya intervensi Jokowi dalam penanganan perkara karhutla. Namun, kedekatan antara kelompok usaha besar dan pemerintah perlu dicermati karena berpotensi memunculkan persoalan independensi regulator.
“Hubungan ini menunjukkan adanya akses institusional dan ekonomi antara konglomerasi dan pemerintah. Namun, hubungan tersebut bukan bukti bahwa Jokowi mengintervensi perkara karhutla,” ujar Achmad kepada media, Senin (2/11/2026).
Ia mengingatkan adanya risiko regulatory capture, yakni kondisi ketika kepentingan korporasi berpotensi memengaruhi independensi lembaga regulator dalam menjalankan pengawasan.
Jejak Bisnis dengan Keluarga Jokowi
Sorotan terhadap jejaring bisnis tersebut juga mencakup hubungan keluarga Gandi dengan keluarga Jokowi melalui PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat.
Perusahaan ini dibangun melalui PT Wadah Masa Depan milik keluarga Gandi bersama Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kaesang kemudian menjabat sebagai direktur utama GK Hebat.
Pada 2019, GK Hebat memperoleh pendanaan US$5 juta atau sekitar Rp71 miliar dari Alpha JWC Ventures. Perusahaan tersebut mengembangkan sejumlah bisnis kuliner dan usaha rintisan, di antaranya Sang Pisang, Yang Ayam, dan Ternakopi.
GK Hebat juga pernah mengakuisisi 8% saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP) senilai sekitar Rp92 miliar. Namun, PMMP kemudian menghadapi persoalan gagal bayar utang sebesar Rp2,8 triliun kepada sejumlah bank.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru