Jejak Kedekatan Sinarmas dengan Jokowi Disorot, Pengamat Singgung Risiko Tebang Pilih Kasus Karhutla

Bagi Achmad, relasi bisnis tersebut perlu dilihat sebagai konteks untuk menguji independensi penegakan hukum, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya campur tangan Politik dalam perkara karhutla.

Ia justru mempertanyakan mengapa Singapura dinilai lebih terbuka dalam menelusuri jaringan korporasi terkait kabut asap lintas batas, sementara perkembangan penanganan perkara di Indonesia belum dijelaskan secara terbuka.

“Mengapa Singapura berani memeriksa jaringan korporasi Sinar Mas terkait dugaan kabut asap lintas batas, sementara Indonesia, negara tempat kebakaran terjadi, belum memberikan penjelasan terbuka mengenai penyidikan terhadap perusahaan-perusahaan dalam jaringan tersebut,” kata dia.

Achmad mengingatkan, dampak karhutla tidak berhenti pada kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan juga menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat, mulai dari biaya kesehatan, hilangnya produktivitas, terganggunya pendidikan, hingga anggaran penanggulangan bencana.

Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Indonesia pada 2015 mencapai sekitar US$16,1 miliar. Meski merupakan data historis, angka tersebut menggambarkan besarnya biaya yang harus ditanggung negara dan masyarakat akibat karhutla.

“Keuntungan usaha dapat terkonsentrasi pada korporasi, sementara kerugian akibat kebakaran menyebar kepada jutaan warga,” ungkap Achmad.

Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah membuka identitas korporasi yang diperiksa, status penyidikan, struktur kepemilikan, hingga perkembangan pemulihan lingkungan. DPR juga diminta mengawasi konsistensi penanganan perkara, termasuk memperkuat kerja sama pertukaran bukti dengan Singapura.

Menurutnya, penegakan hukum harus tetap bertumpu pada pembuktian. Namun, besarnya investasi dan kedekatan korporasi dengan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan bagi pemerintah untuk melonggarkan pengawasan.

“Penegakan hukum tidak boleh menghukum perusahaan tanpa pembuktian. Namun, besarnya investasi dan kedekatan dengan kekuasaan juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi intensitas pengawasan,” tuturnya

Banda Aceh

11.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

10.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Selatan

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Aceh Tenggara

11.00 WIB

27 °C

Berawan

Bali

11.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Banten

10.00 WIB

29 °C

Berawan

Bengkulu

10.00 WIB

30 °C

Cerah Berawan

DI Yogyakarta

11.00 WIB

32 °C

Cerah

Jakarta Pusat

10.00 WIB

33 °C

Berawan

Jambi

11.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

12.00 WIB

30 °C

Berawan

Kalimantan Selatan

12.00 WITA

31 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Timur

11.00 WITA

32 °C

Berawan

Kalimantan Utara

12.00 WITA

31 °C

Cerah

Kalimantan Tengah

11.00 WIB

33 °C

Udara Kabur

Lampung

11.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Nusa Tenggara Barat

12.00 WITA

33 °C

Cerah

Palu

12.00 WITA

31 °C

Cerah

Pangkal Pinang

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Riau

11.00 WIB

28 °C

Berawan

Sumatera Selatan

10.00 WIB

30 °C

Cerah

Sumatera Utara

11.00 WIB

29 °C

Berawan

Sumatera Barat

11.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

11.00 WIB

32 °C

Cerah Berawan

Kepulauan Riau

11.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Barat

11.00 WIB

29 °C

Cerah Berawan

Jawa Tengah

11.00 WIB

34 °C

Berawan

Jawa Timur

11.00 WIB

35 °C

Cerah

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)