BANDA ACEH -Tindakan ilegal akses berupa penyadapan yang dilakukan tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Ahrie Sonta Nasution bukan kebijakan Polri.
“Murni kaitannya dengan oknum, bukan kebijakan institusi Polri,” kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Asep Edi Suheri dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa malam, 3 November 2026.
Meski sudah ada penetapan tersangka, kasus ini masih dalam penanganan Bareskrim Polri dan Divisi Propam Polri.
“Itwasum Polri melaksanakan proses pengawasan terhadap proses pemeriksaan tersebut agar pelaksanaannya berjalan secara profesional dan proporsional,” kata Asep.
Tiga tersangka kasus penyadapan atau dugaan ilegal akses ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 KUHP terkait akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman pidana delapan tahun penjara
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru