OLEH: MOCH EKSAN
GERAK cepat (gercep) Presiden Prabowo Subianto mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk, diapresiasi banyak pihak. Tokoh buruh sekelas Jumhur Hidayat yang oposan terhadap pemerintah, juga memuji tindakan presiden yang memerintahkan langsung empat menteri untuk tangani potensi PHK ini.
Sritex merupakan perusahaan tekstil nasional yang mempekerjakan tak kurang dari 16 ribu karyawan. Perusahaan ini didirikan oleh HM Lukminto sejak 1966. Pabrik yang berawal dari Pasar Klewer Solo ini pada masa jayanya pernah menjadi penyedia seragam militer North Atlantic Treaty Organization (NATO) dan Jerman pada 1994.
Memang, kondisi Sritex sedang tak baik-baik saja. Tekanan pasar China, perdagangan ekspor impor yang terganggu oleh perang Rusia-Ukraina dan Israel–Palestina, dampak Pandemi Covid-19, serta terlilit liabilitas besar sampai Rp25 triliun, memukul performa perusahan 5 tahun terakhir.
Sritex sampai gagal bayar terhadap PT Indo Bharat (IBR) sebesar Rp101,3 miliar. Sehingga perusahaan rekanan Sritex ini melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Dan, pengadilan memutuskan Sritex pailit pada Senin, 21 Oktober 2024.
Putusan pailit sempat menghentikan operasional Sritex, sampai pemerintah mengizinkan perusahaan menyelesaikan kontrak kerja dengan perusahaan dalam dan luar negeri yang berjalan. Sembari menunggu proses restrukturisasi manajemen perusahaan tuntas oleh kurator pengadilan.
Di awal pemerintahannya, Prabowo sepertinya ingin menunjukkan kecepatan kinerja mengatasi problema ketenagakerjaan di Tanah Air. Sebab, PHK karyawan Sritex otomatis berdampak langsung pada peningkatan angka tingkat pengangguran terbuka di Nusantara.
Indonesia adalah negara dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di kawasan ASEAN. Angkanya tebus 4,82 persen atau setara dengan 7,2 juta orang. Ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat 5 orang yang menganggur.
IMF malah merilis TPT indonesia lebih besar 5,2 persen. Berikutnya persentase TPT negara-negara ASEAN secara berurutan: Filipina (5,1 persen), Malaysia (3,5 persen), Vietnam (2,1 persen), Singapura (1,9 persen), dan Thailand (1,1 persen).
Lepas dari perbedaan angka BPS dan IMF di atas, yang pasti, pemerintah seyogyanya bekerja lebih keras membuka lapangan pekerjaan baru, guna meningkatkan produktivitas nasional. Termasuk setop PHK. Bila belum bisa menciptakan lapangan kerja baru.
Apalagi, ancaman PHK riil dihadapi oleh berbagai perusahaan, hatta perusahan kelas dunia sekalipun. Ini efek nyata dari kelesuan ekonomi dunia akibat Pandemi Covid-19 dan ketegangan perang di kawasan Eropa dan Timur Tengah.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru