Sebab sebelumnya kata dia, telah beredar surat perintah penyelidikan perkara dugaan korupsi SHGB dan SHM di wilayah laut Kabupaten Tangerang.
“Hal (rencana pelaporan) ini penting untuk antisipasi dan memastikan apabila belum ada kepastian penyelidikan perkara tersebut oleh Kejagung,” jelasnya.
Adapun langkah rencana pelaporan ini menurut Boyamin juga bertujuan agar semua penegak hukum bergerak cepat guna menangani dugaan korupsi tersebut.
Selain ke Kejagung, MAKI juga telah melaporkan dugaan korupsi itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Langkah-langkah tersebut diatas guna pengawalan dan pengawasan yang akan digunakan sebagai dasar gugatan praperadilan apabila perkara mangkrak nantinya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kejagung memastikan bakal mengusut dugaan korupsi terkait kasus pagar laut di Tangerang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, mengungkapkan langkah itu diambil atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Sesuai kewenangan kami sebagai penyidik tindak pidana korupsi, maka hal tersebut ditindaklanjuti dalam hal adanya indikasi terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi,” kata Harli saat dikonfirmasi, Jumat (24/1/2025).
Selain itu, kata Harli, rencana penyelidikan yang dilakukan pihaknya berlandaskan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
Dalam aturan tersebut, kata Harli, disebutkan penertiban kawasan hutan dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme mulai pidana, perdata hingga administrasi.
“Sesuai ketentuan perundangan melalui satgas penertiban kawasan hutan,” ujarnya
Courtesy: Media
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
