Dokumen tersebut menegaskan bahwa Sumatera Utara tidak berhak lagi mengklaim wilayah tersebut maupun mengeluarkan izin usaha di sana. Pengelolaan sumber daya alam menjadi hak penuh Aceh, dan kerja sama antar-provinsi hanya diperbolehkan dalam ranah teknis.
Kekuatan hukum kesepakatan ini tidak terbantahkan. Ia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan telah mendapat legitimasi Mahkamah Agung melalui Putusan No. 01.P/HUM/2013, yang menolak gugatan Sumatera Utara.
Dokumen ini juga tercatat sebagai arsip resmi di Kementerian Dalam Negeri. Meski demikian, klaim ulang oleh pemerintah Sumut di era berikutnya, termasuk oleh Bobby Nasution, menunjukkan upaya pembangkangan terhadap kesepakatan yang sah dan mengikat.
Aceh, yang berpegang pada prinsip hukum dan penghormatan terhadap sejarah, menegaskan bahwa pelanggaran semacam ini bisa dibawa ke forum internasional jika diperlukan. Posisi Gubernur Aceh Muzakir Manaf cukup kuat untuk membela, meskipun kini diajak “berdamai”?
Tapi, apa sebetulnya alasan Kemendagri kali ini? Hanya evaluasi administratif. Sebuah istilah yang bisa berarti apa saja: dari revisi Google Maps, salah koordinat, sampai bisikan di balik tirai. Tidak ada transparansi. Tidak ada kajian ilmiah dipublikasikan.
Tidak ada konsultasi publik, yang sungguh mencederai demokrasi. Keputusan sepenting pemindahan wilayah, meskipun di antara sesama pemerintahan, mestinya dilakukan transparan. Tapi, bahkan penjelasan resmi pun terdengar seperti hasil diskusi kilat di ruang tunggu bandara.
Celakanya, ada maksud “jahat” atau “licik” atau bahasa halusnya “tidak baik” di balik pencaplokan oleh Sumut kali ini. Kawasan empat pulau ini ternyata menjadi target investasi besar-besaran. Angkanya tidak main-main: disebut-sebut akan masuk triliunan rupiah dari asing.
Sektor yang akan digarap? Diduga mulai dari tambang, gas, pelabuhan logistik, sampai pariwisata eksklusif. Pihak DPR menduga kuat, ada sumber gas besar di sana. Maka, pertanyaannya bergeser: ini soal batas wilayah, atau soal membuka jalan tikus bagi investasi elite?
Lebih mencurigakan lagi, dugaan keterlibatan jaringan politik yang dekat dengan lingkaran mantan Presiden Joko Widodo ikut menguat. Nama Bobby Nasution — Wali Kota Medan, menantu Jokowi, dan (kebetulan?) tokoh Sumut — turut disebut dalam spekulasi ini.
Apakah proyek-proyek strategis ke depan sengaja dikondisikan agar dikelola oleh jejaring oligarkis yang itu-itu saja? Kalau iya, ini bukan sekadar konflik batas wilayah. Ini perebutan kedaulatan dalam bentuk yang lebih licin dan licik: peta dan proyek.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
