Menurut Henri, perjuangan warga bukan hanya untuk membuka kembali akses laut, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap praktik-praktik eksklusi ruang laut atas nama investasi.
Uchok Sky Khadafi meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan dalam persoalan ini dengan mengevaluasi secara serius posisi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
“Pak Prabowo harus menunjukkan ketegasan. Ini bukan soal loyalitas Politik, tapi soal nyawa kebijakan publik. Menteri seperti Trenggono tidak relevan dalam pemerintahan yang berpihak pada wong cilik,” ujar Uchok.
Menurut Uchok, keberadaan menteri yang tidak responsif terhadap konflik yang dihadapi nelayan akan menjadi beban politik bagi pemerintahan Prabowo. Publik akan mencatat bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, masih terjadi praktik penutupan akses laut dan pembiaran terhadap nasib nelayan.
“Ini bukan hanya soal sakti atau tidaknya Trenggono, tapi tentang bagaimana negara hadir atau tidak untuk rakyatnya. Pagar laut itu pagar simbolik dari keangkuhan kekuasaan atas penderitaan rakyat kecil,” tegas Uchok.***
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru