BANDA ACEH – Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, mengeluarkan analisis tajam mengenai kondisi Politik nasional terkini.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto berpotensi menghadapi skenario kejatuhan politik jika tidak berhati-hati dalam membaca situasi yang disebutnya sebagai “jebakan Jokowi dan Geng Solo”.
Amir menilai bahwa mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama lingkaran kekuatannya yang populer dengan sebutan Geng Solo masih memegang kendali signifikan di pemerintahan.
Meskipun Jokowi telah lengser, namun figur-figur loyalisnya masih bercokol di kabinet maupun lembaga negara yang strategis.
“Geng Solo masih mendominasi di kabinet merah putih, dan sejumlah pernyataannya sering menyakitkan hati rakyat. Ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari operasi cipta kondisi (cipkon) intelijen untuk memancing amarah masyarakat,” ujar Amir kepada Radar Aktual, Sabtu (30/8/2025).
Menurut Amir, apa yang sedang dimainkan memiliki kemiripan dengan skenario jatuhnya Orde Baru pada 1998.
Kala itu, tekanan dari rakyat yang dipicu krisis ekonomi dan represivitas aparat menjadi titik balik keruntuhan rezim.
“Sekarang, walaupun DPR didominasi koalisi pendukung Prabowo, di dalamnya tetap ada dominasi Geng Solo. Ini skenario 98 yang dimodifikasi: biarkan massa masuk ke DPR, lalu gelombang tuntutan pengunduran Presiden bergulir. Ketua DPR Puan Maharani bisa saja memainkan peran kunci, berseberangan jalur politik dengan Megawati,” paparnya.
Amir menambahkan bahwa Puan memiliki kalkulasi sendiri. Di satu sisi, ia masih bagian dari PDI Perjuangan dan anak Megawati. Namun di sisi lain, posisi sebagai Ketua DPR memberinya ruang manuver lebih luas untuk membaca arah angin politik.
Salah satu indikator utama dari jebakan ini, lanjut Amir, adalah peran aparat kepolisian. Ia menyebut bahwa institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih berada dalam lingkar pengaruh Geng Solo.
“Polisi akan bertindak represif. Setiap aksi protes rakyat berpotensi dihadapi dengan kekerasan. Semakin keras aparat bertindak, semakin besar pula potensi kemarahan rakyat. Inilah yang disebut cipta kondisi. Pada akhirnya, rakyat bukan hanya marah pada aparat, tetapi juga pada Presiden Prabowo yang dianggap gagal melindungi hak demokratis,” tegasnya.
Amir menilai bahwa situasi ini adalah jebakan politik berlapis.
Pertama, jebakan psikologis dengan menekan simpul-simpul sosial agar marah.
Kedua, jebakan politik di DPR, di mana suara-suara mosi tidak percaya bisa dimunculkan.
Beri Komentar