3. Gugatan Administratif ke PTUN
Pengajuan gugatan terhadap PMK atau keputusan pejabat yang diduga melanggar asas legalitas, untuk diuji keabsahan formil dan materilnya.
4. Permohonan Hak Angket DPR
DPR memiliki kewenangan untuk memanggil pejabat terkait dan meminta pertanggungjawaban politik atas kebijakan pembiayaan dan penjaminan proyek KCIC.
5. Inisiatif Judicial Review
Permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap PMK yang menjadi dasar hukum proyek, bila dianggap bertentangan dengan UU Keuangan Negara dan prinsip konstitusional.
6. Pembentukan Tim Khusus Reformasi BUMN
Pemerintah harus membentuk tim independen untuk mengevaluasi keterlibatan BUMN dalam proyek lintas negara dan memastikan tidak terjadi state capture oleh kepentingan oligarki.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru