Oleh: Suko Wahyudi1
TERTAHANNYA kapal tanker milik Pertamina di Selat Hormuz tidak dapat dibaca semata sebagai gangguan teknis dalam distribusi energi.
Peristiwa ini justru menyingkap persoalan yang lebih mendasar, yakni rapuhnya kedaulatan energi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Ketika jalur strategis terganggu, kita segera menyadari bahwa ketergantungan bukan sekadar pilihan ekonomi, melainkan kerentanan struktural.
Selat Hormuz selama ini menjadi salah satu urat nadi peredaran minyak dunia. Ketika ketegangan meningkat, terutama dalam relasi antara Iran dan Amerika Serikat, dampaknya menjalar ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Dalam konteks ini, tertahannya kapal tanker bukanlah peristiwa yang sepenuhnya di luar dugaan, melainkan konsekuensi dari posisi Indonesia dalam rantai pasok energi global yang masih bergantung pada stabilitas eksternal.
Indonesia menghadapi paradoks yang tidak sederhana. Di satu sisi, negeri ini memiliki potensi sumber daya energi yang besar.
Namun di sisi lain, kebutuhan domestik masih banyak dipenuhi melalui impor. Ketergantungan ini menciptakan situasi di mana stabilitas energi nasional sangat ditentukan oleh faktor-faktor di luar kendali kita. Dalam kondisi normal, situasi ini mungkin tidak terasa problematis. Namun dalam situasi krisis, ia berubah menjadi kelemahan yang nyata.
Kedaulatan Energi yang Rapuh
Kedaulatan energi tidak cukup dimaknai sebagai kemampuan memenuhi kebutuhan energi dalam kondisi stabil. Ia juga harus mencakup kemampuan untuk bertahan dalam situasi krisis.
Dalam pengertian ini, kedaulatan berarti memiliki alternatif dan daya tahan, bukan sekadar kemampuan mengakses pasokan.
Ketika negara tidak memiliki pilihan selain menunggu stabilitas global kembali pulih, maka pada saat itu pula kedaulatannya sedang diuji.
Peristiwa ini seharusnya menjadi pengingat bahwa ketergantungan yang berlarut-larut akan selalu membawa risiko. Indonesia bukan pertama kali menghadapi guncangan energi.
Namun pengalaman-pengalaman tersebut belum sepenuhnya diolah menjadi kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian. Krisis datang dan pergi, tetapi pola kebijakan cenderung tetap.
Di sinilah letak persoalan yang lebih mendalam: lemahnya perencanaan jangka panjang. Respons terhadap krisis sering kali bersifat reaktif dan jangka pendek.
Ketika situasi membaik, dorongan untuk melakukan reformasi struktural pun melemah. Akibatnya, kerentanan yang sama terus berulang dalam berbagai bentuk.
- Pegiat Literasi, tinggal di Yogyakarta[↩]
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
