BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh Fadhlullah secara resmi membuka Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) se-Aceh Tahun 2026, Selasa (14/4/2026). Kegiatan tersebut dihadiri para Ketua MPU kabupaten/kota se-Aceh, anggota MPU, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Fadhlullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Ia menilai forum ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan ruang strategis untuk memperkuat sinergi sekaligus merumuskan arah kebijakan keumatan yang lebih terarah dan berdampak.
Menurutnya, MPU memiliki posisi penting dalam sistem pemerintahan Aceh, tidak hanya sebagai lembaga pemberi pertimbangan, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariat Islam dan penuntun moral masyarakat.
“Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, masyarakat tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga keteladanan dan bimbingan. Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penyejuk dan pemersatu,” ujar Fadhlullah.
Ia menilai tema rakor, “Peran Strategis Lembaga MPU sebagai Wujud Implementatif Kekhususan Aceh”, relevan dengan kondisi saat ini. Kekhususan Aceh, kata dia, bukan sekadar status administratif, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.
Fadhlullah berharap forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi kelembagaan MPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga setiap kebijakan dan rekomendasi yang dihasilkan selaras serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti tantangan derasnya arus informasi yang tidak selalu benar. Dalam situasi tersebut, ulama diharapkan dapat berperan aktif menjaga kejernihan informasi di tengah masyarakat.
Terkait isu yang berkembang, Fadhlullah menegaskan bahwa program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dan tidak dihentikan. Pemerintah, kata dia, hanya melakukan penyesuaian agar program lebih tepat sasaran, berdasarkan data sosial ekonomi yang lebih akurat.
“Langkah ini penting untuk menjaga keberlanjutan program di tengah keterbatasan fiskal daerah, sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan tetap terjamin,” ujarnya.
Ia juga mengharapkan dukungan para ulama untuk menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.
Fadhlullah menegaskan, sinergi antara ulama dan umara menjadi kunci dalam memastikan setiap kebijakan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Pemerintah Aceh, lanjutnya, memandang MPU sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
