BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memperingati Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 melalui upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Aceh Besar, Kota Jantho, Senin (1/6/2026). Peringatan tersebut menjadi momentum untuk menegaskan kembali komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Advertisements
Upacara dihadiri Wakil Bupati Aceh Besar Syukri, Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar Bahrul Jamil, Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Penerbang Suryo Anggoro, Wakapolres Aceh Besar Kompol Hadidin, Ketua Mahkamah Syariah Aceh Besar Yusnardi, unsur Forkopimda, para staf ahli bupati, asisten Setdakab, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta aparatur sipil negara dan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Advertisements
Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Muchti bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Perwira Upacara dijabat Asisten I Sekdakab Aceh Besar Farhan. Upacara juga diikuti para Purna Paskibraka Aceh Besar tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Muchti membacakan sambutan tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Yudian Wahyudi. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”.
Advertisements
Menurut Yudian, tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan Indonesia, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Ia menyebut Pancasila telah menjadi penuntun bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika geopolitik hingga disrupsi teknologi. Di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia dinilai tetap mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman wilayah, suku, dan budaya.
“Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” demikian kutipan sambutan yang dibacakan Abdul Muchti.
Dalam sambutan itu juga ditegaskan bahwa amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan Indonesia sebagai bangsa yang memiliki tanggung jawab ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Nilai musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila disebut sebagai instrumen penting dalam diplomasi untuk menjembatani perbedaan dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
Indonesia, lanjut Yudian, selama ini terus menunjukkan kontribusi nyata melalui keterlibatan pasukan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), peran mediasi dalam konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih menghadapi penindasan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru