BANDA ACEH, JAKARTA — Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Dedi Prasetyo mendorong perubahan strategi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari pola reaktif menjadi pendekatan yang lebih antisipatif dan terintegrasi.
Menurut Dedi, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman setelah api muncul. Polri perlu menerapkan multi-approach policing yang mencakup prediksi, pencegahan, pemanfaatan teknologi, pelibatan masyarakat, pengelolaan ekologi, respons kedaruratan, penegakan hukum hingga komunikasi krisis.
Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan pembekalan kepada 322 personel Satgas Edukasi, Penyuluhan, dan Pencegahan Karhutla gelombang kedua di Lapangan Bhara Daksa, STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Sebanyak 322 personel tersebut terdiri atas 64 peserta Sespimti, 207 peserta Sespimmen, 29 peserta SPPK, dan 22 pendamping. Mereka akan ditugaskan selama 10 hari di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Sebelumnya, 189 peserta didik telah lebih dahulu diberangkatkan. Pemberangkatan gelombang kedua ini menjadi bagian dari kesinambungan sekaligus mekanisme lintas ganti penugasan di wilayah.
Dedi menegaskan, para peserta tidak hanya bertugas memberikan edukasi dan penyuluhan, tetapi juga melakukan pembelajaran sekaligus audit terhadap manajemen penanganan karhutla di lapangan.
“Jangan hanya datang untuk penyuluhan. Rekan-rekan adalah middle dan top manager. Lihat bagaimana organisasi bekerja, bagaimana kondisi wilayah, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan apa yang masih kurang,” tegasnya.
Karhutla Harus Diprediksi Sebelum Terjadi
Dedi mendorong penerapan predictive policing dengan mengintegrasikan berbagai data, seperti titik panas (hotspot), kondisi cuaca, muka air tanah, kondisi gambut, serta riwayat kebakaran.
Teknologi seperti drone, satelit, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) juga dinilai perlu dimanfaatkan untuk mendukung proses pemetaan risiko.
Data tersebut, kata dia, harus menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas sekaligus menggerakkan sumber daya sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih luas.
Hingga 6 September 2026, tercatat 113.616 hotspot dengan luas lahan terbakar mencapai 202.010 hektare yang tersebar di 38 provinsi.
Jumlah hotspot tertinggi tercatat pada Agustus sebanyak 58.243 titik, disusul September sebanyak 38.237 titik.
Dari keseluruhan hotspot tersebut, sebanyak 23.228 titik atau 20,4 persen telah diverifikasi sebagai titik api. Sebanyak 26.302 titik atau 23,1 persen belum terverifikasi, sedangkan 64.086 titik atau 56,4 persen dinyatakan bukan titik api.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru