BANDA ACEH — Kritik keras terhadap lambannya pemulihan pascabencana tidak selalu berujung benturan. Aksi mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) di Kantor Gubernur Aceh, Kamis, (10/9/2026), justru mendapat apresiasi dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.
Mualem menilai mahasiswa USK mampu menyampaikan kritik secara tegas tanpa kehilangan etika.
Menurutnya, cara mahasiswa menyuarakan persoalan korban bencana menunjukkan kepedulian sekaligus kematangan dalam menyampaikan aspirasi.
“Mereka menunjukkan kelasnya sebagai mahasiswa yang peduli rakyat Aceh,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi.
Mualem menilai kekuatan aksi tersebut terletak pada substansi kritik yang langsung diarahkan kepada persoalan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi.
“Tutur bahasanya santun, tetapi sangat tajam. Langsung terarah pada nasib rakyat Aceh yang terdampak bencana hydrometeorology,” ujar Mualem.
Ia menyebut mahasiswa berusaha mencari jalan keluar atas persoalan yang ada tanpa mengedepankan kemarahan.
Pujian itu tidak hanya ditujukan kepada cara mahasiswa berunjuk rasa. Mualem juga menyoroti isi aspirasi yang disampaikan berdasarkan latar belakang keilmuan masing-masing peserta aksi.
Mahasiswa dari bidang sosial, misalnya, mengangkat persoalan keadilan dan kepedulian terhadap masyarakat.
Sementara mahasiswa bidang kesehatan menyoroti dampak bencana terhadap kesehatan publik, sedangkan mahasiswa teknik memberikan perhatian terhadap persoalan infrastruktur.
Bagi Mualem, kritik tersebut menjadi lebih bernilai karena mahasiswa tidak hanya berbicara berdasarkan teori.
Sebagian dari mereka mengaku telah turun langsung ke wilayah terdampak sebelum mendatangi Kantor Gubernur Aceh.
“Bahkan ada yang sedang KKN di lokasi bencana. Aspirasi seperti ini memiliki argument yang bagus dan sangat menjadi perhatian kita bersama,” kata Mualem.
Mualem juga memberikan apresiasi terhadap respons Pelaksana Tugas Sekda Aceh Taufik bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) ketika menghadapi massa aksi.
Menurut Mualem, pemerintah telah memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan dan mendengarkan aspirasi mereka secara langsung.
Aksi yang semula berlangsung di pintu gerbang Kantor Gubernur Aceh kemudian diarahkan ke halaman kantor. Di tempat tersebut, mahasiswa bersama jajaran pemerintah duduk dan mendengarkan penyampaian aspirasi.
Kritik Rehab-Rekon Tak Boleh Berhenti di Jalan
Aksi mahasiswa USK tersebut sebelumnya menyoroti proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pascabencana yang dinilai belum berjalan optimal.
Sekitar 100 mahasiswa mengikuti aksi bertajuk “Mengawal Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Adalah Kewajiban Kita”.
Mereka membawa sejumlah tuntutan yang menyasar percepatan pemulihan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat hingga pengawasan anggaran dan aktivitas industri ekstraktif.
Mahasiswa meminta Pemerintah Aceh mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Mereka juga mendesak pemerintah membuka rincian anggaran rehab-rekon kepada publik agar penggunaan dana pemulihan dapat diawasi masyarakat.
Tidak berhenti pada pembangunan kembali fasilitas yang rusak, mahasiswa meminta konsep pembangunan pascabencana memasukkan prinsip ketahanan terhadap bencana.
Bagi mereka, jalan, jembatan, rumah dan fasilitas publik tidak cukup sekadar dibangun kembali. Risiko banjir, longsor, sedimentasi serta kondisi geografis Aceh harus menjadi bagian dari perencanaan agar kerusakan serupa tidak berulang.
Mahasiswa juga meminta masyarakat dan perguruan tinggi dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan rehab-rekon. Mereka turut menyoroti pentingnya audit terhadap perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai Aceh.
Dalam tuntutannya, mahasiswa menegaskan pemulihan Aceh harus menyentuh kehidupan warga secara menyeluruh. Petani, nelayan, pelaku UMKM dan sektor pariwisata dinilai perlu mendapatkan dukungan agar mampu kembali menjalankan aktivitas ekonomi.
Pemerintah: Kami Bukan “Super Power”
Pelaksana Tugas Sekda Aceh Taufik memastikan Pemerintah Aceh tidak menutup diri terhadap kritik mahasiswa maupun masyarakat.
Menurut Taufik, pemerintah membuka ruang komunikasi untuk membahas berbagai persoalan yang muncul dalam proses pemulihan pascabencana.
“Kami tidak eksklusif, kami juga masyarakat biasa. Hanya saja posisi saat ini berbeda, kami diamanatkan di pemerintah untuk membangun kesejahteraan masyarakat,” kata Taufik.
Taufik mengatakan pemerintah dan masyarakat pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni mempercepat pemulihan kehidupan warga yang terdampak bencana.
Pemulihan tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Pendidikan, kesehatan dan penyediaan rumah hunian juga menjadi bagian penting yang harus segera dipulihkan.
“Dalam pemulihan pascabencana sama-sama kita ingin berjalan cepat di semua sektor kehidupan, baik pendidikan, kesehatan maupun rumah hunian,” ujarnya.
Namun, Taufik mengakui Pemerintah Aceh tidak mungkin bekerja sendirian. Masukan dari mahasiswa, masyarakat dan berbagai pihak diperlukan untuk menemukan persoalan sekaligus solusi terhadap kendala di lapangan.
“Kami sadar bukan super power. Kami buka komunikasi dengan semua pihak,” kata Taufik.
Pemerintah Aceh juga menyatakan telah menyediakan posko informasi bagi masyarakat. Posko tersebut diharapkan menjadi salah satu jalur komunikasi untuk memperoleh perkembangan mengenai penanganan dan pemulihan pascabencana.
Taufik berharap dialog antara pemerintah dan mahasiswa tidak berakhir setelah aksi demonstrasi selesai.
Kritik mahasiswa, menurutnya, dapat menjadi bagian dari pengawasan bersama terhadap proses pemulihan Aceh.
“Saya harap komunikasi kita terus berlanjut. Besar harapan kami, seperti disampaikan gubernur, agar terus membuka komunikasi dalam penanganan bencana,” katanya.
Dengan demikian, aksi mahasiswa USK pada 10 September 2026 tidak hanya menjadi saluran protes atas proses rehab-rekon. Aksi tersebut juga membuka ruang dialog antara pemerintah dan kelompok mahasiswa mengenai arah pemulihan Aceh setelah bencana.(*)
Beri Komentar