“Semua orang yang dekat dengan SMI mau dihilangkan oleh Purbaya, termasuk Pak Febrio dan Luky. Bahkan Pak Sua (Suahasil Nazara) harus minta maaf kepada kedua orang ini,” kata Sumber itu.
Dia juga mengatakan bahwa Suahasil sendiri pun berencana untuk diganti oleh Purbaya tetapi langkah itu tidak bisa dilakukannya karena butuh Surat Keputusan Presiden.
Setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Suahasil belum memberikan sinyal bahwa akan membatalkan perombakan yang dilakukan Purbaya.
Ia mengatakan keputusan mengenai mutasi tersebut akan dikaji berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pelantikannya.
“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” kata Suahasil di Istana Negara, Senin (14/9/2026).
Saat ditanya apakah pencopotan Purbaya berkaitan dengan masalah internal Kemenkeu, Suahasil hanya menjawab singkat.
“Aman-aman saja,” ujarnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudistira melihat persoalan koordinasi internal sebagai salah satu faktor penting di balik pergantian Purbaya.
Menurut Bhima, terdapat perbedaan pandangan antara Purbaya dan jajaran DJP, terutama terkait pergantian pejabat eselon II serta kebijakan penahanan restitusi pajak.
Restitusi yang awalnya ditahan untuk pemeriksaan pada sektor sumber daya alam disebut kemudian meluas ke sektor lain. Kondisi tersebut membuat sebagian pelaku usaha tidak nyaman.
“Persoalan reshuffle Purbaya ini dimulai dari koordinasi internal yang bermasalah,” kata Bhima.
Banda Aceh
Jakarta Pusat
Kalimantan Tengah
Palembang
Palu
Pangkal Pinang
Pekanbaru
Tapaktuan
Aceh Tenggara
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kota Langsa
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Komentar Terbaru