Polemik ini pada akhirnya menempatkan para pemimpin negara pada tuntutan untuk menjelaskan sikap dan dasar hukum mereka kepada masyarakat. Bagi Moeryono dan FPP TNI, persoalan tersebut menyangkut lebih dari sekadar seorang pejabat, yakni kehormatan konstitusi dan martabat bangsa.































































































Beri Komentar