BANDA ACEH – Aktivis 1998, Jayadi Santoso, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai pemerintah lebih mengutamakan kepentingan kelompok yang dekat dengan kekuasaan dibandingkan memenuhi kebutuhan masyarakat luas, terutama di tengah kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.“Rezim Prabowo lebih mengenyangkan perut gerombolannya daripada rakyat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menghabiskan anggaran besar, tetapi manfaat dan pengelolaannya harus benar-benar diawasi agar tidak lebih banyak dinikmati elite yang dekat dengan kekuasaan,” kata Jayadi Santoso kepada wartawan, Kamis (29/10/2026).
Menurut Jayadi, besarnya anggaran MBG semestinya diikuti dengan transparansi, pemerataan manfaat, dan pengawasan ketat. Program yang menggunakan uang negara itu harus dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima program, bukan menjadi peluang ekonomi bagi segelintir pihak yang memiliki akses Politik.
Ia juga menyoroti dugaan adanya elite politik yang memiliki lebih dari lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika informasi tersebut benar, menurut Jayadi, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana kepemilikan dan pengelolaan unit-unit pelayanan itu dilakukan, termasuk mekanisme penunjukan mitra serta potensi benturan kepentingan. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui data kepemilikan dan dokumen resmi.
Di sisi lain, Jayadi menilai kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok semakin membebani rumah tangga. Ketika harga pangan dan kebutuhan sehari-hari meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan ekonomi pemerintah.
“Rakyat tidak bisa hidup hanya dengan janji program besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang layak, pendapatan yang memadai, dan kepastian ekonomi. Pemerintah harus menjelaskan langkah konkret untuk mengendalikan harga agar beban hidup rakyat tidak terus bertambah,” ujarnya.
Jayadi juga mengkritik kemampuan pemerintah dalam menjaga kepercayaan investor. Ia menilai ketidakpastian kebijakan dan keraguan terhadap arah pengelolaan ekonomi dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk menanamkan modal. Meski demikian, klaim bahwa investor beramai-ramai meninggalkan Indonesia perlu diuji melalui data realisasi investasi, arus modal, dan perkembangan penanaman modal asing maupun domestik.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru