“Senjata itu mengingatkan masyarakat Aceh pada masa kelam konflik masa lalu. Kita sudah terlalu lama hidup dalam suasana konflik. Jangan sampai masyarakat kembali dihadapkan dengan situasi yang mengingatkan mereka pada masa tersebut. Kalau ada persoalan, selesaikan dengan diskusi, dialog, dan komunikasi yang baik. Negara harus hadir memberikan rasa aman, bukan menghadirkan ketakutan,” tegasnya.
Daftar Isi
Pemuda Muhammadiyah Aceh menyampaikan keprihatinan mendalam apabila dalam setiap penertiban massa aparat masih membawa dan mengedepankan senjata api. Menurutnya, keamanan nasional tidak boleh dimaknai semata-mata melalui pendekatan kekuatan bersenjata, tetapi juga harus dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, dan hubungan yang baik antara aparat dengan masyarakat.
Minta Pemerintah Aceh dan DPRA Segera Tuntaskan Persoalan MoU Helsinki
Selain mendesak pengusutan kasus kekerasan tersebut, Sudarliadi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Aceh meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh agar segera menuntaskan regulasi terkait Bendera dan Lambang Aceh serta berbagai butir kesepakatan dalam MoU Helsinki yang hingga kini belum sepenuhnya direalisasikan.
Menurutnya, Pemerintah Aceh dan DPRA perlu segera mengambil langkah konkret dengan berkoordinasi secara intensif bersama Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang telah disepakati dalam perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia.
“Jangan biarkan persoalan Aceh terus berlarut-larut tanpa penyelesaian. Apa yang telah menjadi kesepakatan dalam MoU Helsinki harus ditindaklanjuti secara serius. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat harus duduk bersama, membangun komunikasi, serta mencari solusi atas berbagai persoalan yang belum terselesaikan,” ujarnya.
Pengibaran Bendera Bulan Bintang Harus Dilihat sebagai Kritik dan Aspirasi Masyarakat
Sudarliadi juga menilai bahwa dinamika pengibaran Bendera Bulan Bintang dalam sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk pada peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW di gampong-gampong, perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Menurutnya, fenomena tersebut tidak semestinya hanya direspons melalui pendekatan keamanan, tetapi juga harus dibaca sebagai bentuk ekspresi sosial dan kritik masyarakat terhadap Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan berbagai persoalan politik dan kekhususan Aceh yang belum tuntas.
“Jangan sampai aspirasi dan ekspresi masyarakat terus-menerus dihadapi dengan pendekatan represif. Pemerintah harus mampu membaca pesan yang berkembang di tengah masyarakat. Persoalan Bendera Aceh dan implementasi MoU Helsinki harus diselesaikan melalui dialog, komunikasi politik, serta pendekatan hukum yang bijaksana,” tambahnya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru