Proses Konstitusional dan Dinamika Politik
Pemakzulan memerlukan usulan dari DPR (minimal dukungan sepertiga anggota), pengujian oleh MK, dan keputusan akhir di MPR. Hingga kini, belum ada partai yang secara resmi membentuk koalisi khusus untuk memakzulkan Gibran. Tempo sebelumnya juga telah membantah berita palsu yang mengklaim adanya infografis koalisi partai tertentu.
Di sisi lain, sebagian pendukung Gibran dan relawan Jokowi mencoba membangun narasi “satu paket”, bahwa pemakzulan Gibran otomatis menyeret Prabowo. Pakar hukum seperti Denny Indrayana menolak logika tersebut, dengan alasan tanggung jawab presiden dan wakil presiden bersifat individual setelah pelantikan
Perkembangan ini terjadi di tengah isu-isu lain, termasuk dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang melibatkan sejumlah perwira tinggi dan spekulasi keterlibatan tokoh politik. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Istana atau Prabowo mengenai hasil pembicaraan dengan para ketua umum partai.
Situasi masih dinamis. Semua pihak menanti langkah konkret di DPR dan sikap tegas Presiden Prabowo sebagai penentu utama arah politik pemerintahan.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru