JAKARTA – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Prof Mujiburrahman memaparkan pengembangan layanan digital Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam presentasi di hadapan panelis KIP, Mujiburrahman yang juga bertindak sebagai Atasan PPID UIN Ar-Raniry menjelaskan sejumlah kebijakan dan inovasi yang telah dilakukan universitas untuk meningkatkan transparansi informasi serta memudahkan masyarakat mengakses informasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak boleh berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif atau sekadar mengejar hasil penilaian tahunan. Prinsip tersebut harus diterapkan dalam penyelenggaraan dan tata kelola perguruan tinggi.
“Keterbukaan informasi bukan sekadar untuk uji publik, tetapi denyut nadi tata kelola UIN Ar-Raniry secara berkelanjutan,” ujar Mujiburrahman.
Salah satu langkah yang dipaparkan adalah pengembangan portal PPID melalui laman ppid.ar-raniry.ac.id yang mulai dirintis sejak 2025.
Pengembangan layanan tersebut diikuti peningkatan jumlah dokumen dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pada 2025, dokumen yang tersedia berjumlah 45, kemudian meningkat menjadi 74 dokumen pada 2026 atau bertambah 64 persen. Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga mengalami peningkatan. Dari sebelumnya empat informasi, kini tersedia 10 informasi atau bertambah 150 persen.
Sepanjang 2026, portal PPID UIN Ar-Raniry telah menerima dan melayani 11 permohonan informasi. Rata-rata waktu penyelesaiannya empat hari kerja.
Mujiburrahman mengatakan, pengembangan layanan digital harus diikuti dengan penyediaan informasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Karena itu, informasi publik perlu disajikan secara akurat, terbuka, dan mudah ditemukan.
Dalam tata kelola internal, keterbukaan tersebut antara lain diterapkan melalui proses penjaringan bakal calon rektor periode 2026–2030, penandatanganan pakta integritas pejabat, serta penguatan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Pada bidang keuangan, UIN Ar-Raniry meraih predikat satuan kerja dengan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Terbaik Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 100.
Adapun untuk pelayanan kepada masyarakat, universitas telah menyediakan informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara terperinci pada setiap program studi melalui laman Pusat Admisi sejak 2023. Informasi ini dapat diakses calon mahasiswa dan orang tua sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih program studi.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru