Tak Lagi Jabat Wapres, KPK Didesak Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

Dalam laporan tersebut, Ubedilah mempersoalkan dugaan aliran dana penyertaan modal sekitar Rp99,3 miliar dari perusahaan modal ventura kepada perusahaan yang dikaitkan dengan Gibran dan Kaesang.

Ubedilah juga mempertanyakan transaksi pembelian saham senilai sekitar Rp92 miliar. Menurut pelapor, hubungan bisnis tersebut perlu ditelusuri untuk mengetahui kemungkinan adanya konflik kepentingan dan penyalahgunaan pengaruh kekuasaan.

Namun, seluruh angka dan hubungan transaksi tersebut merupakan materi dugaan yang disampaikan pelapor dan belum dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi.

Persoalan ini juga pernah mendapat penjelasan dari KPK. Pada Agustus 2022, pimpinan KPK saat itu menyatakan laporan tersebut belum dikembangkan lebih lanjut karena dinilai belum didukung data signifikan. KPK menyebut laporan tersebut diarsipkan setelah proses verifikasi dan klarifikasi terhadap pelapor.

Bagi Jalih, hal tersebut justru menjadi alasan agar persoalannya tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan kepada masyarakat.

Ia meminta KPK menjelaskan secara terbuka apakah terdapat perkembangan bukti baru, apakah dokumen yang pernah diserahkan Ubedilah sudah diperiksa secara menyeluruh, dan apakah masih terdapat ruang untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai ketentuan hukum.

Jabatan Bukan Tameng Hukum

Jalih menegaskan, pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi oleh perubahan peta kekuasaan. Seseorang yang pernah menduduki jabatan Wakil Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila ditemukan bukti keterlibatan dalam tindak pidana.

Menurutnya, persoalan utama bukan lagi siapa yang memiliki kekuasaan atau kedekatan dengan pusat pemerintahan, melainkan apakah terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Jangan sampai publik melihat ada standar ganda dalam pemberantasan korupsi. Ketika seseorang masih berkuasa, aparat terlihat ragu. Setelah tidak lagi menjabat, barulah berani bertindak. Penegakan hukum harus berjalan berdasarkan bukti, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa,” kata Jalih.

Ia juga mengingatkan bahwa KPK memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat. Karena itu, setiap laporan dugaan korupsi yang memenuhi persyaratan harus ditangani secara profesional, tanpa intervensi kepentingan politik.

“FORMASI meminta KPK bekerja secara independen. Periksa laporannya, telusuri aliran dananya, klarifikasi pihak-pihak yang terkait, dan buka kepada publik sejauh mana penanganannya. Kalau bukti permulaan cukup, proses hukum harus dilanjutkan. Tidak perlu takut menetapkan tersangka, siapa pun orangnya,” pungkas Jalih Pitoeng.

Banda Aceh

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

15.00 WIB

30 °C

Hujan Petir

Aceh Selatan

15.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

24 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

32 °C

Berawan

Jakarta Pusat

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

32 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Lampung

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

33 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

29 °C

Hujan Petir

Jawa Barat

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)