Tak Lagi Jabat Wapres, KPK Didesak Periksa Gibran Tak Perlu Takut Tetapkan Tersangka

BANDA ACEH – Berakhirnya jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dinilai harus menjadi momentum bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi yang pernah disampaikan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, pada Januari 2022.Ketua Umum Forum Aliansi Masyarakat Antikorupsi (FORMASI), Jalih Pitoeng, meminta KPK tidak lagi menunda pemeriksaan terhadap Gibran terkait dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang pernah dilaporkan tersebut.

Menurut Jalih, tidak ada alasan bagi lembaga antirasuah untuk ragu menjalankan kewenangannya, sepanjang terdapat dasar hukum dan bukti yang cukup untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Gibran sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden. Sudah saatnya KPK berani memeriksa Gibran. Jangan sampai penegakan hukum justru terlihat berbeda ketika berhadapan dengan orang yang pernah menduduki jabatan tinggi negara,” kata Jalih Pitoeng kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Ia menegaskan, prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua warga negara, tanpa membedakan jabatan, hubungan keluarga, kekuasaan Politik, maupun latar belakang seseorang.

“Semua sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada warga negara yang mendapatkan perlakuan istimewa hanya karena pernah menjadi pejabat negara atau memiliki hubungan dengan lingkaran kekuasaan,” tegasnya.

Jalih menilai, mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan perhatian publik terhadap laporan dugaan korupsi tersebut. Sebaliknya, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan transparan.

Menurutnya, pemeriksaan terhadap seseorang bukan berarti langsung menyimpulkan orang tersebut bersalah. Pemeriksaan justru merupakan bagian dari proses hukum untuk menguji laporan, menelusuri bukti, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang dilaporkan.

“Kalau memang tidak ada pelanggaran, buktikan melalui proses hukum. Tetapi kalau ditemukan bukti permulaan yang cukup, KPK juga tidak perlu takut menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Jangan sampai ada kesan bahwa hukum hanya berani bertindak terhadap masyarakat biasa, tetapi ragu ketika berhadapan dengan keluarga mantan presiden,” ujarnya.

Soroti Laporan Ubedilah Badrun

Sebagaimana diketahui, Ubedilah Badrun pada 10 Januari 2022 mendatangi KPK untuk melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep atas dugaan KKN dan TPPU yang berkaitan dengan relasi bisnis.

Banda Aceh

14.00 WIB

27 °C

Hujan Ringan

Kota Langsa

15.00 WIB

30 °C

Hujan Petir

Aceh Selatan

15.00 WIB

26 °C

Cerah Berawan

Aceh Tenggara

13.00 WIB

24 °C

Cerah Berawan

Bali

14.00 WITA

33 °C

Cerah

Banten

13.00 WIB

33 °C

Berawan

Bengkulu

14.00 WIB

31 °C

Hujan Ringan

DI Yogyakarta

13.00 WIB

32 °C

Berawan

Jakarta Pusat

13.00 WIB

30 °C

Berawan

Jambi

14.00 WIB

32 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Barat

14.00 WIB

28 °C

Hujan Ringan

Kalimantan Selatan

15.00 WITA

32 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Timur

15.00 WITA

31 °C

Berawan

Kalimantan Utara

15.00 WITA

29 °C

Cerah Berawan

Kalimantan Tengah

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Lampung

14.00 WIB

31 °C

Berawan

Nusa Tenggara Barat

15.00 WITA

33 °C

Hujan Ringan

Palu

15.00 WITA

26 °C

Hujan Ringan

Pangkal Pinang

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Riau

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Selatan

14.00 WIB

26 °C

Hujan Ringan

Sumatera Utara

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Sumatera Barat

14.00 WIB

25 °C

Hujan Ringan

Kepulauan Bangka Belitung

14.00 WIB

32 °C

Berawan

Kepulauan Riau

14.00 WIB

29 °C

Hujan Petir

Jawa Barat

14.00 WIB

30 °C

Hujan Ringan

Jawa Tengah

14.00 WIB

33 °C

Cerah Berawan

Jawa Timur

14.00 WIB

35 °C

Berawan

Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)