Ipda Sarbani dinyatakan melakukan hubungan badan dengan DR secara berulang kali dalam periode 28 Juli hingga Agustus 2026.
Ironisnya, perbuatan tersebut disebut berlangsung di dalam Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Selain itu, Ipda Sarbani juga terbukti mengonsumsi minuman keras di lingkungan Mapolsek Dompu pada Agustus 2026.
Persidangan etik turut mengungkap adanya dugaan rencana pengguguran kandungan setelah diketahui DR hamil akibat hubungan tersebut.
Atas pelanggaran itu, Ipda Sarbani dijatuhi sanksi PTDH dan penempatan di tempat khusus (patsus) selama 30 hari.
Keluarga Korban Tempuh Jalur Pidana
Selain menjalani proses etik di internal kepolisian, perkara yang melibatkan mantan Kapolsek Dompu tersebut juga berlanjut ke ranah pidana.
Keluarga DR telah melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan mantan Kapolsek tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Dompu.
Kasi Humas Polres Dompu, Iptu I Nyoman Suardika, membenarkan adanya laporan dari keluarga tahanan perempuan yang hamil tersebut.
Menurutnya, penanganan perkara pidana kini telah dilimpahkan ke Direktorat PPA Polda NTB.
“Benar, keluarga tahanan yang hamil itu sudah melaporkan perbuatan pidana eks Kapolsek Dompu. Penanganan kasusnya oleh Direktorat PPA Polda NTB,” kata Nyoman.
Dengan adanya proses etik dan pidana tersebut, pengusutan kasus ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolsek, tetapi juga peran personel lain yang berada di lingkungan Polsek Dompu saat peristiwa berlangsung.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru