BANDA ACEH – Kepala Urusan (Kaur) Umum Lapas Kelas IIA Cibinong Deni Sugiarto mengungkap asal-usul 13 rumah dinas yang berdiri di area lapas. Bangunan tersebut disebut mulai dibangun pada Januari 2023 dan selesai tiga bulan kemudian.
Hal ini disampaikan Deni saat rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Senin (28/9/2026). Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya awalnya menanyakan sejak kapan 13 bangunan tersebut berdiri dan siapa yang membangunnya.
“Sejak kapan yang 13 rumah ini berdiri dan siapa yang bangun? Silakan,” tanya Willy.
“Siap, izin, untuk yang 13 rumah itu sebenarnya berdiri dari tahun 2023, bapak. Izin, bukan 2021, mohon izin. Itu Januari, bapak, izin,” kata Deni.
Willy kemudian memastikan apakah pembangunan dimulai pada Januari 2023. Deni membenarkannya dan menyebut pembangunan selesai pada April 2023.
“Selesai atau dibangunnya,” tanya Willy.
“Selesainya April 2023, bapak,” jawab Deni.
Willy kemudian menggali status izin atau pinjam pakai bangunan tersebut. Sebab, izin tertulis terkait bangunan disebut baru dikeluarkan pada 2026, sementara rumah-rumah tersebut sudah berdiri sejak 2023.
Deni menjelaskan, sebelum pembangunan dilakukan, terdapat kunjungan Bupati Bogor ke Lapas Cibinong. Saat itu, izin untuk pembangunan rumah dinas pegawai disebut diberikan terlebih dahulu secara lisan.
“Nah, secara sementara waktu itu secara lisan terlebih dahulu untuk mengizinkan inisiatif Kalapas untuk mohon izin membuat rumah dinas pegawai, Bapak. Nah, sambil beriringnya waktu, diizinkan untuk kami membangun sedangkan suratnya akan diproses, bapak,” ujar Deni.
Menurutnya, Kepala Lapas Cibinong saat itu kemudian melaksanakan pembangunan rumah dinas pegawai. Pembangunan dimulai Januari 2023 dan rampung pada April 2023.
“Dan langsung diisi oleh pegawai, bapak. Langsung dibuatkan SK tertulis dari SK-nya tanda tangan Kalapas, bapak,” ujar Deni.
Dalam rapat tersebut, Willy juga mempertanyakan sumber anggaran pembangunan 13 rumah dinas tersebut. Deni mengaku tidak mengetahui dari mana anggaran pembangunan berasal.
“Yang kedua, itu anggarannya dari mana proses pembangunannya?,” tanya Willy.
“Mohon izin, bapak. Ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum, dan jujur, bapak, untuk pembangunan itu saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, bapak. Dan saya jujur, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan gimana, bapak. Mohon maaf, izin,” jawab Deni.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan terpisah dengan fasilitas yang dinilai berstandar seperti apartemen di area belakang Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Beri Komentar