BANDA ACEH — Kepala Urusan Umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong, Deni, mengaku tidak mengetahui asal anggaran pembangunan 13 rumah dinas yang disebut memiliki fasilitas mewah dan ditemukan Ombudsman.
Deni menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Deni menjelaskan bahwa pembangunan 13 rumah dinas itu berlangsung pada Januari 2023 dan rampung pada April 2023. Namun, menurut dia, dirinya tidak dilibatkan dalam proses pembangunan tersebut meski saat itu menjabat sebagai Kepala Urusan Umum.
Ia bahkan mengaku tidak mengetahui dari mana sumber anggaran yang digunakan untuk membangun rumah-rumah dinas tersebut.
“Ketika itu saya baru jadi Kepala Urusan Umum, dan jujur, Bapak, untuk pembangunan itu saya sebagai Kaur Umum tidak sama sekali dilibatkan, Bapak. Dan saya jujur, Bapak, saya tidak tahu-menahu dari mana dan apa dan gimana, Bapak,” kata Deni dalam rapat tersebut.
Pernyataan itu disampaikan ketika Komisi XIII DPR RI meminta penjelasan mengenai keberadaan serta proses pembangunan rumah dinas di lingkungan Lapas Cibinong.
Deni menerangkan, pembangunan 13 rumah dinas dilakukan dalam rentang waktu sekitar empat bulan.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui detail proses penganggaran maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap pembangunan tersebut.
Pengakuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai temuan Ombudsman terkait fasilitas rumah dinas di Lapas Cibinong.
Dalam forum rapat kerja, keterangan Deni menunjukkan bahwa pejabat yang saat ini menangani urusan umum di Lapas Cibinong mengaku tidak mengetahui secara langsung proses perencanaan dan sumber pembiayaan pembangunan rumah dinas tersebut.
Meski demikian, keterangan tersebut belum menjelaskan secara rinci siapa yang mengusulkan pembangunan, berapa nilai anggarannya, dari pos anggaran mana dana bersumber, serta pihak yang melaksanakan pembangunan 13 rumah dinas tersebut.
Pertanyaan mengenai sumber anggaran dan mekanisme pembangunan menjadi penting untuk ditelusuri lebih lanjut, terutama karena rumah dinas tersebut menjadi sorotan setelah adanya temuan Ombudsman.
Keterangan Deni dalam rapat Komisi XIII DPR RI itu juga membuka ruang bagi pendalaman lebih lanjut mengenai administrasi, perencanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pembangunan rumah dinas di lingkungan Lapas Cibinong.
Hingga keterangan tersebut disampaikan dalam rapat, Deni menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui asal-usul dana pembangunan 13 rumah dinas tersebut
Beri Komentar