Politik Barrier terhadap Anies dan Aniesphobia
Gejala gejala maraknya kecendrungan masyarakat kepingin Anies Bakal Capres 2024 ini nampak oleh Jokowi sendiri serta riil disaksikan partai-partai koalisi PDIP. Sounding atau pesan politik untuk Anies sangat menggema, Anies de facto dicintai oleh banyak kelompok orang, baik komponen relijius/ agamis maupun kelompok nasionalis atau dapat disebut kelompok lintas SARA dan antar golongan dan jika melalui historis beralaskan data empirik, bahwa jagoan Jokowi atau PDIP. Ahok terbukti terhempas oleh Anies yang non partai namun dikerubuti oleh multi partai pada Pilgub DKI 2017. Dan nyata simpatisan Anies sejak menjadi Gubernur DKI. Jakarta 2017, terus lahir mengalir hingga saat ini, disebabkan semata-mata atas dasar sudut pandang objektifitas masyarakat, hanya bermodalkan keberhasilan memimpin dan membangun DKI Jakarta yang dinilai selain Anies pribadi low profile juga sebagai pekerja keras, dan cukup cerdas, serta relijius, kemudian penilaian terhadap dirinya terakumulasi menjadikannya sebagai tokoh publik yang naik daun dan masyur, karena faktor sentimental yang dibangun oleh “sebagian tokoh politik dan para buzzer yang mengeroyoknya”, namun mereka hanya bermodalkan berbagai data sumbang atau ecek-ecek, mengada-ada dan sangat subjektif serta diikuti sounding Aniesphobia dari para buzzer (pendengung) melalui loudspeaker namun tanpa objektivitas atau tidak memiliki dasar apapun.
Skenario Politik yang Menciderai Demokrasi
Namun skenarionya harus seperti itu, dapat dipastikan tidaklah mungkin Megawati memihak Ganjar untuk melawan putri kandungnya. Namun jika benar adanya, inilah jeniusnya rekayasa pilpres 2024 namun disayangkan amat mudah terbaca. Diantara ketiga hubungan emosional dampak politik Jokowi selama dirinya berkuasa yang utama dan terpenting justru menurut Jokowi dan Megawati serta koleganya adalah hubungan mereka dengan Anies. Karena jika Anies yang diprediksikan mayoritas publik sebagai kans pemenang pilpres lalu berkuasa, maka butuh ekstra pertimbangan pasca penyumpahan Anies selaku presiden. Tentunya segala kekuasaan penuh “berada di tangannya”. Maka political approach terhadap multi partai dengan tujuan akhir terhadap sosok atau jati diri Anies, hal approach (negatif) ini , atau lebih tepat jika diistilahkan sebagai propaganda-propaganda negatif, tentu dalam dunia perpolitikan, hal ini dapat dimafhumi sesuatu yang biasa dalam konsep politik kontemporer yang nyata berjalan di negara kita, walau tentu tidak dapat dijustifikasi. Politik obstruksi ini sebuah urgensi dan keharusan bagi Presiden Jokowi, Megawati, Parabowo, Ganjar dan kolega mereka untuk mem-barrier Anies, ini punya nilai primair dan strategis. Baik dengan cara politik merangkul Anies masuk kedalam barisan kelompoknya maupun mem-barriernya melalui pendekatan kepada partai-partai yang memiliki kesan kuat (akan) simpati terhadap Anies. Kekhawatiran ini mengingat latar belakang Anies, andaikan dirinya menang, pastinya akan dikawal oleh berbagai lapisan golongan, yang tentunya merupakan berbagai golongan pendukungnya sebagai kantong -kantong suara konstituen Anies for Presiden 2024, yang mana diantara kelompok atau golongan golongan dimaksud diprediksikan pada umumnya, akan disesaki, atau dipenuhi serta dipadati oleh para tokoh publik bangsa ini yang “telah melihat secara transparan, mengalami atau merasakan” bahwa rezim dibawah Jokowi telah banyak melakukan penindasan serta menimbulkan “banyak korban” serta korban tersebut diantaranya mungkin bisa saja diantara mereka sendiri. Oleh karenanya secara geopolitik terkait kelompok barisan kekuatan Anies ini pun terdapat fakta sejarah, buktinya adalah dukungan masyarakat dan para ulama atau yang dalam perspektif politik negatif disebut “politik identitas,” telah mengantarkan beliau meraih kursi DKI-1 mengalahkan Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017-2022, Ahok rival berat kuat dengan pameo politik memiliki modal uang yang tak memiliki seri” berakhir kekalahan, dan para pendukung Ahok banyak yang ” mengalami kejang- kejang”, dan perlu digarisbawahi pada saat pilgub 2017, Ahok sebagai incumben atau Gubernur Kada DKI Jakarta; Walau kursi gubernur yang diperolehnya secara gratis karena dirinya pemangku jabatan wakil gubernur, lalu duduk menggantikan Gubernur Jokowi, oleh sebab sistem hukum Jokowi terpilih menjadi Presiden RI untuk periode masa jabatan 2014-2019, artinya saat itu Ahok memiliki banyak berbagai fasilitas, saat-saat menjelang pilkada DKI Jakarta berlangsung sebelum ada pejabat yang ditunjuk oleh Kementrian Dalam Negeri.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
