Jadi safetynya Anies oleh Jokowi yang mewakili induk semangnya serta para kolega, memang perlu secara “khusus” ditempel. Anies yang juga dikelilingi masyarakat aktivis pro penegakan hukum yang menuntut kepastian hukum dan berkeadilan selama kurun Jokowi menjabat, maka memang Anies semestinya ia rangkul namun tetap akan ia waspadai, walau rangkul ini sekedar seremonial dan bersifat temporer atau tidak sungguh-sungguh mengingat tadi, yakni terkait “politik identitas” yang kalahkan jagoannya, yang juga jagoan PDIP Ahok dan latar belakang masa kepemimpinannya yang terkesan banyak beraroma tumpang-tindih, tidak profesional dalam banyak bidang, dan khususnya dalam penegakan hukum, sangat amat tidak equal, banyak praktik hukumnya yang terasa suka-suka dan tebang pilih.
Politik “seremonial” mungkin sudah dipraktikan oleh Jokowi, salah satu diantaranya melalui kehadiran Jokowi mengecek sirkuit Formula E di Ancol pada Senin 25 April 2022, dan tentunya Jokowi dalam kerangka political approach-nya juga kemungkinan akan hadir pada Grand Launching JIS/ Jakarta International Stadium, esok bulan depan pada 25 Juni 2022. Hasil nyata maha karya Anies, hadir untuk tetap sebagai bagian politik seremonial, sekedar penghormatan keberhasilan pembangunan JIS, dan kita tunggu apakah Jokowi pun akan hadir jika diundang saat pembukaan Formula E berlangsung di Ancol, Jakarta Utara.
Walau semua ini sekedar politik seremonial sebagai salah satu “black campigne” karena hanya topeng yang “bertujuan kelak tusuk dari belakang”, namun agar Anies mau masuk ke gerbong Jokowi dan kawan-kawan, termasuk ada terselip harapan bisa diandalkan Jokowi sebagai road opener atau pembuka jalan bagi antisipatif masa depan keselamatan diri dan keluarga dan atau berikut kolega-kolega beserta para pengusaha hitam minyak goreng dan atau pengusaha dan atau penyertanya pejabat publik yang terpapar korupsi, andai Anies ternyata walau segala obstruksi sudah dilakukan namun Anies tetap melaju dan jadi presiden RI ke-8.
Maka oleh sebab ketakutan akan bayang bayang “politik identitas berikut kelalaian dalam kebijakan-kebijakan masa lalunya, saat kelak kepemimpinan berganti dan daluwarsa sesuai Psl 78 KUHP belum terlampaui” tentu secara politik Jokowi (dan kolega) terus akan tetap memainkan missi utamanya yakni menjadi bagian utama dari politik antisipatif preventif terhadap Anies atau tepatnya semodel jubah politik identitas dengan cara politik pendekatan dalam framing obstruksi agar Jokowi atau kolega dan atau pengusaha korporet, para pengusaha yang ingin full mem- back up dari sisi finansial kepada para kandidat capres (PS-Puan atau Ganjar-Erick Thohir atau Ganjar-Anies ) yang dimajukan oleh Jokowi dan atau oleh Megawati, atau kandidadt bacapres selain Anies, dalam asumsi opini Anies menjadi bacapres ke-3 karena dipenghujung ternyata partai-partai pendukungnya memiliki PT 20 %.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
