Lebih lanjut Sahat mengatakan saat ini Jokowi tidak memiliki partai politik dan pastinya tidak mempunyai kekuatan di parlemen untuk melakukan amandemen. Namun, Jokowi saat ini berkoalisi dengan rakyat yang artinya kepentingan rakyat menjadi tolak utama dalam bekerja membangun Indonesia ke depan.
“Koalisi bersama rakyat ini karena pak Jokowi tidak punya partai, jadi koalisi beliau itu tidak bersama partai tapi bersama rakyat Indonesia dan itu yang harus kita tegaskan. Kita tunjukan bahwa yang dipunyai pak Jokowi itu bukan partai tapi ratusan juta rakyat Indonesia, dan mereka itulah yang memiliki pak Jokowi dan Pak Jokowi memiliki mereka,” kata dia.
Gerakan tiga periode ini, kata Sahat, sudah melewati diskusi panjang oleh Kobar hingga dinilai tidak bertentangan dengan UUD, karena dalam rumusannya UUD memiliki ruang untuk diamandemen.
“Nah kami coba diskusi panjang, satu hal yang perlu kita ingat, dimasa reformasi ketika dibatasi yang dulunya bisa sekian periode tapi kemudian dibatasi hanya dua periode itukan dimasa kita harus memutus masa-masa otoriter, sehingga cepat kami coba membayangkan pernyataan Bung Karno waktu masih perjuangan kemerdekaan, kata beliau kita merdeka dulu nanti dievaluasi kembali. Nah saya pikir momennya sama di era reformasi, yang penting kita batasi dulu nanti setelah itu kita evaluasi lagi,” pungkasnya.(*)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru