Suntikan penyertaan modal itu kata Ubedilah, hingga saat ini sudah terjadi sebanyak tiga kali, yakni pada 17 Agustus 2019, 23 November 2020, dan 6 Juni 2022.
“Terkait dugaan ‘transaksi yang mencurigakan’ dan terkait dugaan gratifikasi jabatan, dugaan gratifikasi kepemilikan saham, serta TPPU adalah tugas KPK untuk mengusut secara tuntas agar menjadi terang demi tegaknya kepastian hukum yang adil,” tutur Ubedilah.
Menurut Ubedilah, KPK dapat meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri transaksi yang diduga mencurigakan tersebut.
Selain itu, KPK juga memiliki kewajiban hukum untuk mencegah dan memberantas KKN dengan menelusuri seluruh perusahaan lainya milik putra presiden tersebut yang jumlahnya kurang lebih 20 perusahaan yang didirikan oleh putra presiden tersebut.
“Termasuk misalnya pembelian saham 40 persen PT Persis Solo Saestu oleh Kaesang bersama Erick Thohir. Apakah benar pembelian saham itu berasal dari uang pribadi atau perusahaan milik Kaesang? Tugas mulia KPK merupakan Amanat Reformasi 1998 yang tertuang dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN,” terang Ubedilah.
Terkait pernyataan Ghufron tentang belum adanya data pendukung kata Ubedilah, sebenarnya sudah dijawab pada 26 Januari 2022 saat dipanggil KPK selama dua jam dengan menyampaikan data-data awal dan penjelasan hukum yang lebih detail kepada KPK pada saat itu.
Menurut Ubedillah, KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang terjadinya KKN. Dengan demikian, dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan tersebut bisa ditelusuri.
“Jadi urusan penelusuran itu urusan KPK yang memeiliki wewenang atas nama Undang-undang, bukan saya, itu tugas KPK,” pungkas Ubedilah.
Beri Komentar