“Lucu sekali APBN yang kita kumpulkan dari pajak PNBP royalti masuk ke APBN kemudian keluar sebagai belanja pemerintah yang dibeli barang impor. Waduh bodoh banget kita kalau terus-terusan impor,” katanya dalam acara Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di TMII, Jakarta Timur, Selasa (23/8), seperti yang diberitakan beberapa media pers.
Di depan peserta rapat itu Presiden Jokowi mendorong percepatan digitalisasi UMKM agar masuk ke e-catalog. Dengan masuk ke e-catalog, APBN lebih mudah menyerap UMKM dan mengurangi angka impor.
Ia mengatakan, dana APBN , BUMN, Belanja APBD wajib dialokasikan untuk produk dalam negeri. Pemerintah telah meminta lembaga terkait untuk menandatangani dan berkomitmen mewujudkan hal tersebut.
Pernyataan terbaru Jokowi soal impor itu hanya dimuat di beberapa media, sehingga kurang mendapat perhatian luas publik.
Beritanya, tampaknya termasuk yang kena imbas viralnya kasus “Polisi Tembak Polisi”. Sejak peristiwa mencoreng citra Polri terjadi 8 Juli lalu, praktis sejak itu kasus tersebut menutup banyak peristiwa penting di negeri ini.
Kita menyesalkan itu mengingat persoalan impor berimplikasi mengganggu hajat hidup orang banyak. Impor jelas menguras devisa, mengurangi pemasukan APBN.
Berdasar catatan, nilai impor Indonesia Desember 2021 mencapai 21,36 miliar dolar AS, naik 10,51 persen dibandingkan November 2021 atau naik 47,93 persen dibandingkan Desember 2020.
Sedangkan nilai ekspor Indonesia Desember 2021 22,38 miliar dolar AS atau turun 2,04 persen dibanding ekspor November 2021. Dampak dari neraca keuangan itu pasti mengurangi belanja negara untuk membiayai pembangunan. ekonomi. Yang memang sudah lama payah untuk disedot subsidi energi sehingga ujungnya harus menaikkan BBM.
Presiden Jokowi adalah Presiden RI ketujuh. Atau presiden kedua yang terpilih untuk dua priode sejak reformasi bangsa 1998. Jangan terpikir oleh Anda saya mau banding-bandingkan dengan Presiden RI sebelumnya. No. Ojo Dibandingke! Saya mau ikut nasihat Farel Prayoga yang menyanyikan lagu “Ojo Dibandingke” itu pada peringatan Proklamasi 17 Agustus lalu di Istana.
Tapi serius tanya: siapa yah yang bertanggung jawab urusan kesehatan Presiden? Wajib meningkatkan kontrol untuk mengendalikan amarah Presiden Jokowi supaya jangan sering meletup.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
