Di bawah pertambangan, sektor perdagangan mengalami pertumbuhan tertinggi kedua yakni 25 persen. Tahun 2020, penerimaan pajak dari sektor ini sempat ambles 20 persen.
Kemudian ada sektor industri pengolahan yang setoran pajaknya naik 14,6 persen. Jauh membaik ketimbang tahun 2021 yang menyentuh angka 18,1 persen.
Apakah angka-angka ini tidak dibaca oleh DPR ? Apakah, mata DPR hanya melotot pada kenaikan harga BBM, tapi tutup mata pada kenaikan komoditi terutama sektor pertambangan yang menyumbang pemasukan APBN tinggi?
Kalau DPR kerjanya cuma mengaminkan rencana eksekutif, lebih baik DPR dibubarkan. Kalau DPR hanya mampu manggut-manggut atas rencana kenaikan BBM, jangan mengatasnamakan mewakili rakyat. Karena rakyat, ogah BBM naik.
Lagipula, sejumlah penghematan bisa dilakukan. Dari menunda proyek infrastruktur unfaedah, tunda IKN, tunda kereta cepat, periksa kebocoran alokasi subsidi energi, maksimalisasi sektor komoditi untuk menutup defisit APBN, dan masih banyak lagi.
Masak rakyat memilih dan menggaji DPR hanya untuk ikut menambah derita rakyat?
*(Penulis adalah Sastrawan Politik)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
