Perlu dicatat bahwa dengan APBD DKI Jakarta yang besar itu, Pemprov DKI Jakarta wajib memprioritaskan urusan wajib pembangunan termasuk harus terus berupaya mensejahterakan masyarakat Jakarta.
Terkait hal tersebut di atas, sebaiknya DPRD DKI Jakarta segera membentuk pansus untuk menelusuri tewasnya empat orang keluarga yang diduga karena tidak makan dan minum berhari-hari itu.
Pj Gubernur Heru Budi Hartono juga sebaiknya memanggil semua jajaran terkait untuk dapat mengungkap dugaan kasus ini. Apabila terbukti terjadi kelalaian dari pejabat terkait, maka pemberian saksi harus segera dilakukan.
Pansus DPRD dan tindakan tegas Pj Gubernur Heru Budi Hartono bisa menjadi jalan agar kebijakan anggaran Pemprov DKI Jakarta selalu berpihak untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Hal ini tentunya juga agar tak ada lagi masyarakat Jakarta yang tewas karena dugaan tidak makan dan minum. Artinya, jangan sampai terjadi ada warga Jakarta tewas karena kelaparan.
APBD Jakarta yang besar itu penting digunakan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyatakat Jakarta.
Dari sinilah pentingnya DPRD dan kepala daerah wajib blusukan setiap saat untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. Menumbuhkan kembali sifat semangat gotong royong dan saling membantu di masyarakat Jakarta juga menjadi hal yang sangat penting.
(Penulis adalah pemerhati perkotaan)
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
