BANDA ACEH – Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kiki Yuliati, memuji pencapaian Dinas Pendidikan Aceh dalam pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan. Dia juga mengatakan pencapaian ini menunjukkan komitmen Dinas Pendidikan Aceh dalam mendukung pendidikan vokasi yang digalakkan pemerintah pusat.
“Tidak hanya banyak, (pembentukan BLUD di SMK oleh Dinas Pendidikan Aceh) juga cepat,” kata Kiki sebelum meluncurkan BLUD SMK se-Aceh di Kompleks SMK 1, 2, 3 Banda Aceh, Jumat, 17 Maret 2023.
Dalam urusan ini, Pemerintah Aceh memang pantas bersyukur. Aceh daerah dengan jumlah BLUD SMK terbanyak di tingkat nasional. Dari 153 SMK di Aceh, 68 di antaranya telah membentuk BLUD. Pencapaian ini berada di atas DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Kiki juga berpesan agar seluruh kepala SMK, selaku CEO BLUD, berdiskusi secara intensif dengan pemerintah dan pengusaha di daerah agar BLUD SMK dapat mengisi ceruk pasar yang ada sesuai dengan keunggulan yang dimiliki pada masing-masing sekolah.
Kiki mengatakan salah satu potensi besar yang dapat dimanfaatkan adalah pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 yang bakal digelar di dua tempat, Aceh dan Sumatera Utara. Namun dia juga mengingatkan agar BLUD SMK tidak melupakan nilai sosial dan manfaat bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Penjabat Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki, berharap SMK yang belum berstatus BLUD untuk segera berbenah untuk menaikkan status. Lewat BLUD, kata Ahmad Marzuki, sekolah-sekolah tidak terlalu bergantung pada anggaran dari pemerintah untuk membenahi sekolah.
“Kita punya PEMA (PT Pembangunan Aceh–perusahaan milik Pemerintah Aceh) dan Bank Aceh. Cari potensi yang ada di masing-masing sekolah dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh,” kata Ahmad Marzuki.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Alhudri, mengatakan seluruh pencapaian yang didapat oleh SMK di Aceh saat ini bakal sempurna jika seluruh SMK mendapatkan status BLUD. Dia mengatakan, dengan status ini, SMK memiliki acuan hukum untuk mengembangkan potensi di sekolah masing-masing.
Alhudri juga menegaskan komitmen Pemerintah Aceh untuk mengembangkan jaringan bisnis SMK ke perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh. Baik dalam bentuk kerja sama penyediaan tenaga kerja siap pakai ataupun dalam pengembangan bisnis.
“Saya berharap status BLUD ini juga meningkatkan kreativitas pengelola sekolah dan siswa untuk melahirkan inovasi baru terkait pembelajaran dan kewirausahaan. Ini adalah langkah penting untuk mendorong peningkatan ekonomi mikro sebagai salah satu penggerak ekonomi Aceh,” kata Alhudri.
Dalam acara ini, Dinas Pendidikan Aceh menggelar pameran produk yang dihasilkan oleh SMK yang berstatus BLUD di Aceh. Acara ini juga dibuka bagi masyarakat umum untuk melihat langsung perkembangan dan potensi yang ada di masing-masing SMK.[]
