Keributan terjadi karena warga menuntut agar para pengungsi Rohingya itu segera dipindahkan dari Sabang.
“Dari tadi siang kami menuntut agar para Rohingya itu segera dipindahkan dari Sabang, namun hingga sore ini Rohingya yang meresahkan ini tidak kunjung dipindahkan,” kata seorang warga saat melakukan aksi penolakan di depan Dermaga CT-1 BPKS Sabang.
Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga gampong kuta barat sempat ramai, akan tetapi dapat dihentikan dengan aman dan damai oleh pihak keamanan.
Sementara itu, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Sabang mendesak pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) untuk segera pindahkan pengungsi Rohingya yang berada di Kota Sabang ke tempat penampungan.
Hal tersebut disebabkan adanya penolakan keras dari seluruh masyarakat Sabang pasca kedatangan pengungsi Rohingya gelombang kedua 139 orang pada 1 Desember 2023 lalu pukul 02.30 WIB dini hari di Pantai Tapak Gajah, Gampong Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Kedatangan pengungsi Rohingya di pulau paling Barat Indonesia ini telah menimbulkan aksi keras warga untuk menolak kehadiran mereka di tengah masyarakat Sabang.
Hal itu bisa dibuktikan dengan sudah beberapa kali pengungsi tersebut dipindahkan dari satu gampong (Desa) ke gampong lainnya, namun tetap menimbulkan penolakan yang sama.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Kota Sabang, Ady Akmal Shiddiq, mengatakan alasan pemindahan harus dilakukan karena mempertimbangkan situasi yang berkembang di masyarakat Sabang saat ini yang menolak dengan keras kehadiran pengungsi Rohingya saat ini ditempatkan di kawasan Pelabuhan CT-1 BPKS.
“Menyikapi sikap masyarakat yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya, kami tidak ingin terjadi hal-hal di luar kendali, jadi sebaiknya pihak UNHCR segera memindahkan mereka ke tempat yang telah ditentukan sebelumnya,” tegas Kabag Prokopim.
Hingga sampai dengan saat ini, pihak UNHCR yang dihubungi oleh Pemerintah Kota Sabang mengaku masih melakukan koordinasi terkait perpindahan para pengungsi tersebut.
Lebih lanjut dikatakan, terkait penanganan etnis Rohingya yang telah berlabuh di Pulau Weh, Pemerintah Kota Sabang tidak pernah menganggarkan atau mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mencukupi kebutuhan para pengungsi.
“Pemko tidak mengeluarkan sepeserpun untuk mereka, baik yang kemarin masuk maupun yang pertama di Ujong Kareung sebelumnya.
Pemko hanya memberikan bantuan kemanusiaan pada saat mereka tiba pertama kali, karena melihat kondisi mereka yang membutuhkan makanan, minuman maupun pakaian, dan itupun dengan dibantu masyarakat sekitar juga,” terang Ady Akmal.



















































































































Komentar Terbaru