Dikatakannya, hasil pemeriksaan baru bisa menjadi konsumsi publik atau pemberitaan oleh media setelah diserahkan kepada Legislatif dan Eksekutif yang dalam hal ini Gubernur dan DPR Aceh.
“Data hasil pemeriksaan keuangan Aceh dan temuan-temuannya dapat diperoleh melalui BPK serta dapat diakses melalui lembaga Legislatif dan Eksekutif. Karena ketika data tersebut telah diberikan kepada Eksekutif dan Legislatif, maka itu sudah menjadi hak publik,” terang Rio.
Namun tegas Rio, dalam memberitakan temuan yang telah diaudit oleh BPK, media harus mempertahankan netralitasnya dengan mencari kebenaran dan klarifikasi dari berbagai pihak terkait jika ingin mengupas lebih dalam, bukan hanya dari satu sumber seperti Eksekutif atau Legislatif saja.
“Hal ini penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat dan berimbang,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan pengurus AMSI Aceh, Ketua BPK RI Perwakilan Aceh turut mengusulkan sebuah kerja sama yang erat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Rencananya, kerja sama ini akan diwujudkan melalui serangkaian kegiatan edukasi yang direncanakan dilaksanakan pada awal bulan Juli mendatang. Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah pelaksanaan gathering edukasi yang akan difasilitasi oleh BPK, dengan mengundang berbagai media Siber, Elektronik dan Televisi.
“Tujuan dari kegiatan yang kita rancang ini adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat mengenai tugas dan batasan yang dimiliki oleh BPK, sehingga masyarakat dapat memahami peran penting lembaga ini dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik,” demikian pungkas Rio.
Acara silaturrahmi ini juga diisi dengan diskusi terbuka mengenai isu-isu terkini dalam pengawasan keuangan negara dan peran media dalam mendukungnya. Para peserta dari AMSI Aceh dan BPK RI Perwakilan Aceh aktif berpartisipasi dalam diskusi tersebut, menunjukkan komitmen kedua pihak untuk terus bekerja sama agar terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik, bersih dan akuntabel, sehingga diharapkan Aceh akan lebih baik lagi kedepannya.
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
