Sebagai elemen masyarakat sedih melihat adanya jemaah haji yang terlantar dari mulai masalah tenda haji, makanan basi, transportasi haji, dan terdapat jemaah non visa haji tak kunjung pulang. Mereka juga Mencurigai adanya praktik jual beli kuota pemberangkatan Ibadah haji.
“Dari informasi yang kami dapat, ada jemaah yang mesti membayar dengan jumlah biaya furoda sekitar Rp300 juta. Padahal biaya haji jalur khusus umumnya menarifkan jemaah untuk membayar Rp160 juta. Namun, mereka yang membayar biaya tarif standar acapkali ditakut-takuti akan dimundurkan waktu keberangkatannya,” kata Agung.
Karena itu, dia menilai ada yang tidak beres dalam pelaksanaan Ibadah Haji 2024. Tim Pansus Haji DPR dan KPK harus terus didesak untuk membongkar dugaan skandal Pelaksanaan Ibadah Haji 2024. “Kami tidak akan tinggal diam kami akan terus kawal kasus dugaan korupsi kuota haji dan pemborosan uang rakyat untuk beli mobil dinas di Kementerian Agama”, tandasnya. []
Banda Aceh
Kota Langsa
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yogyakarta
Jakarta Pusat
Jambi
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Nusa Tenggara Barat
Palu
Pangkal Pinang
Riau
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Komentar Terbaru