Tetralogi Buru
Tetralogi Buru memotret perlawanan intelektual melalui Minke, tokoh yang memakai pena sebagai senjata melawan rasialis dan feodalis kolonial. Dalam Bumi Manusia, Minke—seorang priyayi Jawa terdidik—menyadari ironi sistem kasta yang menempatkan pribumi sebagai warga kelas dua di tanahnya sendiri. Karya ini mengkritik praktik hegemoni kolonial, seperti eksploitasi buruh perkebunan dan hukum diskriminatif yang melegitimasi ketimpangan. Lewat tokoh Nyai Ontosoroh, Pramoedya menceritakan perlawanan perempuan pribumi yang melampaui batas patriarki dan kolonialisme, (M. R. A. Najib et al. 2023).
Kritik Pramoedya pada kolonialisme masih relevan hari ini. Eksploitasi sumber daya dalam Tetralogi Buru, seperti tanam paksa, gambaran praktik korporasi modern yang merampas lahan adat. Ketimpangan ekologis yang ia gambarkan pun terus terlihat dalam konflik agraria pasca-Reformasi. Bahkan, pelarangan buku Pram di era Orde Baru kini terasa diulang lewat UU ITE yang sering dipakai untuk membungkam kritik sosial. Sejarah terus berulang dalam wajah baru.
Meski dilarang Orde Baru sejak 1981 lantaran dianggap “bernuansa komunis”, Tetralogi Buru justru diakui dunia. Naskahnya diselundupkan, diterjemahkan ke 42 bahasa, dan diakui UNESCO sebagai warisan sejarah Asia. Di tengah pelarangan, karya ini jadi bacaan bawah tanah bagi mahasiswa dan buruh selama gerakan Reformasi 1998. Larangan itu malah memperkuat posisi Tetralogi Buru sebagai simbol perlawanan dan ingatan kolektif terhadap ketidakadilan.
Kisah Minke yang terinspirasi dari Tirto Adhi Soerjo—pendiri pers nasional—menegaskan bahwa sastra bukan hanya seni, melainkan senjata melawan lupa. Seabad setelah kelahiran Pramoedya, pesannya tetap hidup: “Menulis adalah keberanian untuk tidak diam”.
Korporatokrasi di Indonesia
John Perkins dalam Confessions of an Economic Hit Man (2004) mendefinisikan korporatokrasi sebagai sistem global yang dijalankan oleh aliansi terselubung antara pemerintah, korporasi multinasional, dan lembaga keuangan internasional. Tujuannya: menciptakan ketergantungan negara berkembang melalui utang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, dan kontrol kebijakan ekonomi. Perkins menyebut Indonesia sebagai salah satu “target utama” sejak era 1970-an, di mana proyek infrastruktur dan pertambangan didesain untuk mengalirkan keuntungan ke korporasi asing.
Kasus PT Freeport-McMoRan di Papua gambaran korporatokrasi nyata. Biarpun pemerintah mengklaim punya 51 persen saham sejak 2018, 90 persen keuntungan tambang Grasberg masih dikuasai asing, menurut Amnesty International (2020). Dampaknya serius: setiap hari, 230.000 ton limbah menghancurkan ekosistem masyarakat Kamoro dan Amungme. Selain itu, Freeport membayar 20 juta dolar AS kepada militer Indonesia untuk menekan protes warga (1998–2004). Ketimpangan ekonomi juga mencolok; di Morowali, Sulawesi, 95 persen pendapatan dari tambang nikel mengalir ke korporasi asing, sementara 12,97 persen penduduknya terjebak dalam kemiskinan, (R. H. Sampurna, 2019).
Beri Komentar