“Kami yakin dugaan fraud bisa ditemukan oleh Auditor Keuangan Negara BPK Perwakilan Jawa Barat. Tidak berlebihan jika kami sebut karena keberaniannya, dia pantas disematkan sebagai ‘Prabowo Kecil’ sebab berani janji menutup tambang ilegal di Jabar, keberanian itu seperti keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam berkinerja,” tegas Iskandar Sitorus.
Audit ini tidak hanya harus dilakukan oleh BPK, tetapi juga melibatkan lembaga lain seperti KPK, jika ditemukan indikasi penyalahgunaan keuangan negara.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa BUMD tidak boleh dijadikan menjadi alat kepentingan bisnis kelompok tertentu.
“BUMD seharusnya memberikan manfaat bagi daerah, bukan sekadar menjadi “boneka” dalam skema bisnis yang merugikan masyarakat. Jika audit ini benar-benar transparan, publik berhak mengetahui apakah proyek ini sesuai aturan atau justru menjadi skandal baru dalam tata kelola BUMD di Indonesia, tutup Iskandar Sitorus.
Sumber: Media
Beri Komentar