“Kemudian juga kita sudah lihat beberapa daerah, misalnya di Bekasi, itu tidak bisa kami gunakan dengan cepat, karena di situ sudah ada ratusan rumah di atasnya. Jadi memang kami sedang mencari-mencari lokasi-lokasi yang bisa dikatakan clear and clean, supaya bisa cepat dibangun,” tutur Maruarar.
Maruarar mengaku, pihaknya mendapatkan kabar baik usai melakukan audiensi dengan pimpinan KPK. Di mana, Kementerian PKP dipersilakan berkirim surat untuk mengelola aset-aset tanah yang dirampas KPK dari para koruptor.
“Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Saya paling lama besok sudah akan sampai surat dari kami ke sini Pak. Mudah-mudahan kami nanti bisa dapat lokasi-lokasinya untuk kami survei,” pungkas Maruarar.
Beri Komentar